Menteri ESDM Kabarnya Sepakat PT PHR Tampung "Taik" PT Chevron, Arimbi; Kita Akan Laporkan Pidana dan KKN nya

Menteri ESDM Kabarnya Sepakat PT PHR Tampung "Taik" PT Chevron, Arimbi; Kita Akan Laporkan Pidana dan KKN nya

Pekanbaru - Tak ada lagi kata lain yang bisa disebutkan warga Riau selain "menyumpah" oknum yang bermain membiarkan limbah "seperti disengaja" dibiarkan ditinggal oleh PT Chevron Pacific Indonesia (PT CPI) yang mencemari tanah di Riau jelang kontrak Blok Rokan berakhir.

Hal ini terkait kekecewaan warga dari selebaran surat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang dibaca redaksi, tertulis "perihal Permohonan Penjelasan Keberlanjutan Program Pemulihan TTM Pasca Operasi Blok Rokan oleh PT Chevron Pacific Indonesia (PT CPI) yang akan di bersihkan penerus kontrak CPI yaitu PT Pertamina Hulu Rokan (PT PHR)".

Dikatakan dalam surat tersebut, "Selama sisa jangka waktu kontrak yaitu hingga 08 Agustus 2021, PT CPI akan tetap melanjutkan kegiatan-kegiatan pemulihan Tanah Terkontaminasi Minyak sesuai dengan Work Program & Budget (WP&B) yang telah disetujui oleh SKK Migas".

"Setelah 08 Agustus 2021 maka, Kegiatan pemulihan Tanah Terkontaminasi Minyak akan diselesaikan dengan mengacu pada Head of Agreement (HoA) yang ditandatangani oleh SKK Migas dan PT CPI pada tanggal 29 September 2020 yang memuat Pokok-Pokok Kesepakatan Untuk Kegiatan Pengeboran dan Pasca Operasi di Wilayah Kerja Rokan."

"Selanjutnya untuk penyelesaian pekerjaan pemulihan fungsi lingkungan hidup di Wilayah Kerja Rokan yang belum dapat diselesaikan, maka SKK Migas akan menugaskan PT Pertamina Hulu Rokan membersihkan "taik" PT CPI tersebut".

Terkait dengan penanganan pengaduan masyarakat akan tetap dilaksanakan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku dan agar selalu berkoordinasi dengan instansi pusat maupun daerah yang menangani lingkungan hidup. 

Ibarat "kerjasama yang baik", surat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ini terlihat ditembuskan kepada :

  1. Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM
  2. Staf Ahli Bidang Lingkungan Hidup dan Tata Ruang
  3. Kepala SKK Migas
  4. Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Beracun Berbahaya, Kementerian LHK
  5. Sekretaris Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi, KESDM
  6. Presiden Direktur PT Chevron Pacific Indonesia
  7. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi

Atas kesepakatan dalam surat ini membuat Kepala Suku Yayasan Anak Rimba Indonesia (Arimbi), Mattheus angkat bicara, bahkan diwancara dia mengaku "meradang" dengan limbah yang akan dibebankan pada pihak lain, sementara Trilunan uang terdengar mengalir pada Chevron untuk meremdiasi lahan Blok Rokan.

"Apa tanggung jawab PT CPI selesai? setelah pemulihan TTM ditugaskan pada penerus kontraknya yaitu PT PHR. Ini yang kita duga ada 'kongkalingkong'. Tentunya merujuk PP No. 27 Tahun 2017 tentang Perubahan PP No. 79 Tahun 2010 tentang biaya operasi yang dapat dikembalikan dan perlakuan Pajak Penghasilan dibidang usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi," katanya

Kemudian ulas Mattheus, pada Pasal 13 huruf d. Jenis Biaya operasi yang tidak dapat dikembalikan dalam penghitungan bagi hasil dan pajak penghasilan yang meliputi sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkaitan dengan pelaksanaan peraturan perundang-undanganan di bidang perpajakan serta tagihan atau denda yang timbul akibat kesalahan kontraktor karena kesengajaan atau kealpaan.

"Beban pembersihan TTM di Riau yang akan dialihkan pada perusahaan penerusnya tidak selayaknya dilegalkan oleh Kementerian terkait. Ini perlu dikaji ulang, kita harap Pemrov Riau melalui DLHk tidak bileh tinggal diam pasalnya yang merasakan dampaknya akibat 'taik' Chevron ini adalah daerah bukan oknum di Pusat sana," kata Mattheus sangat berang.

"Karena dugaan 'kongkalingkong' oknum pejabat ini makanya kita ngotot akan mencari keadilan ke pihak Kepolisian, atas dukungan warga ini makanya kita wajib mempolisikan pidana lingkungan PT CPI ini pada pihak hukum," pungkasnya.**


Video Terkait :