Rohil - Pelabuhan Bagansiapiapi yang digadang-gadang sebagai pelabuhan bertaraf Internasional kini menjadi bangunan lapuk dan menunggu ambruk. Pekerjaan anggar pelabuhan ini dikabarkan sempat mangkrak pada tahun 2017 lalu.

Tragis memang bukan siap malah tidak adanya sertifikat lahan proyek ini mendapatkan kucuran kembali pada tahun 2018, anggaran proyek sebesar Rp 20,7 Miliar oleh pemerintah melalui Kementrian Perhubungan dikucurkan kembali untuk melanjutkan kembali pembangunan pelabuhan tersebut.

"Jangankan melihat mendekat kepelabuhan saja kita diburu preman, lebih susahnya pelabuhan ditutup oleh oknum pejabat setempat," kata wartawan yang meliput jembatan nyaris ambruk itu.

Sementara Muhammad Nurlatif selaku mantan Ketua Badan Legislatif Mahasiswa Rohil angkat bicara "ini pembangunan mangkrak dan pelaksanaan tidak sesuai spesifikasi fisik dengan gambar dikontrak serta bangunan disana banyak yang retak, sehingga sangat mendasar saya menduga proyek ini dikorupsi," tegas Nurlatif, Kamis (8/4/21). 

"Adapun pelaksanaan pengerjaan dermaga pelabuhan selama 186 hari, terhitung sejak 29 Juni hingga 31 Desember 2018 yang dikerjakan oleh PT. Multi Karya Pratama dan Konsultan pengawas CV. Refena Kembar Anugrah (RKA)," katanya.

"Saya pemuda Rohil masih percaya dengan penegakan Hukum di wilayah rohil namun kita ingatkan kembali Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Rohil, Bapak Gaos Wicaksono SH MH untuk fokus melakukan penyelidikan, itu ada Pelaksana, Pengawas, Tim pengawal dan bentuk fisik yang memprihatinkan untuk membuktikan adanya korupsi atau tidak, jika tidak ada seharusnya Bapak Kejari bisa berikan keterangan kepada masyarakat Rohil," ulas Latif. 

Sampai saat ini kasus dugaan korupsi proyek pembangunan pelabuhan internasional di Batuenam Bagansiapiapi dikabarkan masih terus bergulir di Kejari Rohil, dan sedang dalam proses penyelidikan. 

Kabarnya, proyek tersebut itu disambut baik oleh Pemerintah Daerah yang dianggap sangat strategis mengingat lokasinya berada di wilayah pesisir serta berhadapan langsung dengan selat Malaka serta akan meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar jika nantinya pelabuhan ini dapat beroperasi.

Sampai saat ini ekspektasi itu "sirna" seperti "ditiup angin" dikarenakan selesainya pekerjaan lanjutan pembangunan pelabuhan tersebut banyak yang retak sehingga tidak dapat dipergunakan sampai saat ini. 

Ketidaksesuaian antara spesifikasi fisik di lapangan dengan gambar yang tertera di kontrak membuat Tim Pengawal, Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) memutus pendampingan dan menyurati pihak pelaksana yang tidak ada jawaban. 

Muhammad Nurlatif minta kasus yang tak nada ujung ini agar segera diusut tuntas, "Kita minta kasus ini disusut apalagi terdengar wartawan dibru pereman dilokasi itu, ada apa?," pungkasntya.

Dikonfirmasi pihak Proyek Pelabuhan Bagansiapiapi Mangkrak, BLMR: Jaksa Minta Panggil Bos PT Multi Karya Pratama sampai berita ini dilansir belum bisa dijumpai.**