Sumbar - Gubernur Sumbar Mahyeldi menyebutkan proses pembangunan Tol Padang-Pekanbaru yang terkendala persoalan pembebasan lahan di Sumbar butuh dukungan berbagai kalangan, karenanya dukungan dari anggota DPD RI saat ini sangat bermanfaat sebagai solusi dari persoalan yang ada.

"Nanti bisa kita tiru juga seperti Riau. Kita akan minta dukungan dari anggota DPD dan DPR RI asal Sumbar," kata Mahyeldi.

Akibat belum tuntasnya pembebasan lahan itu, pembangunan fisik menjadi mangkrak dan terancam dihentikan sementara tahun 2021 ini. Pembebasan lahan yang terlambat ini mendapat sorotan Komite II Bidang Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Ekonomi Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI.

Selain sorotan dukungan datang dari sejumlah anggota Komite II DPD RI yang dipimpin Wakil Ketua Abdul Puteh turun ke Sumbar melakukan kunjungan kerja, Senin (22/3/21) kemaren.

"Kita mendorong Pemprov Sumbar agar segera menyelesaikan persoalan tol Padang-Pekanbaru ini. Ini proyek strategis nasional yang menghubungkan Sumbar dengan Riau," kata Puteh saat pertemuan dengan Gubernur Sumbar, Mahyeldi.

Sementara Anggota DPD RI asal Sumbar, Emma Yohanna juga mendesak agar Pemprov Sumbar melibatkan DPD RI untuk mengatasi persoalan yang ada, pasalnya manfaat jalan Tol akan dirasakan bukan hanya Sumbar saja, tapi juga daerah tetangga.

Sebelumnya diberitakan, Anggota DPR RI Komisi V Bidang Infrastruktur dan Perhubungan, Athari Gauthi Ardi meminta Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman segera menuntaskan proses pembebasan lahan tol Padang-Pekanbaru, ruas Padang-Sicincin.**