Jakarta - Dewan Keamanan PBB sedang merumuskan pernyataan terkait kudeta militer di Myanmar, dikabarkan kini Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres, justru mendesak masyarakat dunia untuk mendukung kudeta militer di Myanmar agar gagal.

“Pengambilalihan kekuasaan ‘tidak bisa diterima’ dan pemimpin kudeta harus dibuat untuk memahami bahwa ini bukanlah cara untuk memerintah suatu negara,” katanya dalam sebuah wancara dengan media setempat.

Sebelumnya, Militer Myanmar yang memberlakukan kondisi darurat selama setahun, berusaha untuk membenarkan tindakannya dengan menuduh kecurangan dalam pemilu November lalu yang dimenangkan oleh partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) yang dipimpin Suu Kyi.

Pada kari ini Kamis (04/02) para pengguna Facebook di Myanmar bahkan mengabarkan tak bisa mengakses platform kudeta tersebut, da laporan bahwa militer juga memerintahkan pemblokiran Facebook di negara itu, atas dasar platform media sosial itu "mengganggu restorasi stabilitas".

Dari dugaan banyak pihak, China diperkirakan akan memboikot segala bentuk pernyataan yang mengutuk kudeta tersebut. Sementara satu halamandi medsos  Facebook yang disiapkan untuk mengoordinasikan perlawanan terhadap kudeta telah disukai oleh puluhan ribu pengguna, sayang kini malah doblokir.

Bahkan negara-negara barat juga mengecam kudeta militer tersebut, tetapi upaya di Dewan Keamanan PBB agar satu suara gagal karena China tidak menyepakatinya. China adalah satu dari lima anggota tetap dengan hak veto di dewan tersebut.

Beijing telah lama melindungi Myanmar dari pengawasan internasional, dan sejak kudeta terjadi telah memperingatkan bahwa sanksi atau tekanan internasional hanya akan memperburuk keadaan.

Bersama Rusia, mereka telah berulang kali melindungi Myanmar dari kritik di PBB atas tindakan represi militer terhadap populasi minoritas Muslim Rohingya.**