Pelalawan – Tak lama setelah usai pelantikan dan pengambilan sumpah Ketua DPRD Pelalawan, Baharuddin, SH, Puluhan tokoh adat, mahasiswa dan pemuda yang bergabung dalam Forum Pemuda Pelalawan Bermarwah (FPPB) menyeruduk kantor wakil rakyat Pelalawan, Senin (1/2/21)

Mereka melakukan aksi damai ini sekitar pukul 11: 54 WIB dan masssa diarahkan langsung di salah satu ruangan di DPRD Pelalawan dan disambut oleh Ketua DPRD Pelalawan, baru Baharuddin, SH dan beberapa perangkatnya.

Dalam penyambutan aksi damai FPPB itu pantauan wartawan Pelalawan Rojuli, hadir lengkap pimpinan di lembaga itu. Ada Ketua DPRD, Wakil Ketua dan Badan Kehormatan (BK) serta anggota.

Korlap aksi, Azman membacakan tuntutan FPPB dihadapan para wakil rakyat tersebut. "Adanya kasus Video Call Sexs (VCS) yang dilakukan oleh oknum anggota dewan Kabupaten Pelalawan berinisial SH yang viral “kami masyarakat Pelalawan kecewa dengan perilaku oknum wakil rakyat itu. Ini adalah perbuatan yang tidak bermoral. Kami minta anggota dewan yang melakukan bVCS itu harus ditindak dan pecat secepatnya”.

Kemudian pembicaraan selanjut datang dari tokoh adat Pelalawan Datuk Kampar, Jasfar.”Kelakuan oknum anggota dewan itu sangat mencoreng lembaga terhormat DPRD, dan juga mencabik-cabik adat istiadat di Pelalawan.

“Negeri Pelalawan adalah negeri bermarwah. Kasus inj harus diusut tuntas dan kasus ini masyarakat mengawasinya,” kata Datuk Kampar Diraja itu,” pintanya.

Setelah Datuk Diraja menyapaikan aspirasinya selanjutnya pembicaraan diteruskan oleh, Ade Bayo,”Lembaga ini representasi rakyat. Sikap dan perbuatannya tidak mencerminkan wakil rakyat. Kami minta oknum anggota dewan tersebut harus dicopot,” jelas Ede Bayo.

Selanjutnya Ardi Wiranata, SH menambahkan,”Pelalawan negeri beradat. Namun anggotanya tidak mencerminkan berbudaya melayu. Sebaiknya pimpinan dewan segera mencopot oknum anggota dewan ini dan jangan berlama-lama,” ungkap Ardi Winata, SH.

Ketua DPRD Pelalawan, Baharuddin, SH setelah para jubir menyampaikan aspirasinya langsung menanggapi aspirasi FPPB yang disampaikan para aksi.

“Semua masalah keanggotaan ada mekanismenya. BK tidak bisa melakukan intervensi dan berkerja secara independen. Selama ini belum ada pengaduan dan hanya sekedar issu dan karena sudah ada pelaporan warga kita akan proses,” jelas Ketua DPRD Baharuddin, SH.

Ketua BK DPRD Pelalawan, Rahman Wijayanto,”Siapapun yang salah akan kita tidak. Kami akan tindaklanjuti dan tidak diam. Permasalahan akan kita telusuri,” kata Rahman Wijayanto.**SB