Jakarta - Aktivis Petisi'28, Haris Rusly Moti melalui akun Twitter pribadinya @motizenchannel “seolah menantang” pemerintahan Presiden Joko Widodo, untuk menyita uang hasil tindak pidana yang disimpan di luar negeri.

Agar pemerintah tak pusing lagi hingga harus merayu masyarakat ikut “menyumbang” dana pembangunan. "Saya yakin jika Presiden @jokowi berani sita uang Rp 11.000 triliun hasil korupsi, pembabatan hutan, & eksploitasi tambang, yang disimpan di luar negeri, yang datanya di kantong @jokowi, seluruh rakyat akan nobatkan @jokowi sebagai manusia setengah dewa (lagu @iwanfals)," demikian ciutannya.

"Kenapa pusing? Bukannya duit nyolong buanyak disimpan di luar? Rp 11.000 triliun kenapa tak dicolek?" tambahnya.

Hal itu senada dengan Rencana pemerintah mengumpulkan dana masyarakat melalui Wakaf Uang maupun cara-cara lainnya mendapat kritik. Seperti yang dikatakan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani beberapa hari lalu, dana wakaf senilai yang bisa mencapai Rp 597 miliar tersebut dapat digunakan.

“Pernyataan ini seolah menunjukkan pemerintah sudah tak memiliki cara lain untuk bisa mendapatkan dana untuk menjalankan program mereka. Pemerintah bisa saja menarik dana hasil korupsi yang diparkir di luar negeri. "Sobat, bingung lihat cara Pak @jokowi, LBP, & Menkeu @smindrawatii

“Nyari tambalan anggaran yang dicolongin. Tax amnesty, gagal. Bikin Sovereign Wealth Fund (SWF), hingga Dana Wakaf," ucap Haris Rusly Moti melalui akun Twitter pribadinya, yang dilihat Ahad (31/1/21).**

Sobat, aku yakin jika Presiden @jokowi berani sita uang Rp. 11.000 triliun hasil korupsi, pembabatan hutan & eksploitasi tambang, yg disimpan di luar negeri, datanya di kantong @jokowi. Aku yakin seluruh rakyat akan nobatkan @jokowi sebagai manusia setengah dewa (lagu @iwanfals).

Baca Juga :

— HARIS RUSLY MOTI (@motizenchannel) January 30, 2021