Jakarta - Realisasi belanja barang dan jasa pemerintah hingga 9 November baru sebesar Rp289,34 triliun dicatat terbilang rendah jika dibandingkan dengan target nilai belanja barang jasa sepanjang tahun ini yang mencapai Rp1.027,1 triliun, demikian kata Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Roni Dwi Susanto.

Sementara dilihat dari laman @sedkabdois, Belanja pengadaan barang/jasa pemerintah pada 2020 sebesar Rp1.027,1 triliun. Dengan sistem elektronik dan kompetensi SDM pengadaan yang semakin baik, pemerintah mampu menghemat Rp90 triliun melalui e-tendering dan e-purchasing.

"Dari total nilai belanja barang jasa tahun 2020 sebesar Rp1.027,1 triliun bahwa pencapaian realisasinya kurang dari 50 persen dari Rp289,34 triliun," kata Roni, yang dilihat dari laman twitter @Jokowi.

Dari Rp289,34 triliun itu yang sudah selesai tender sebesar Rp 228,76 triliun dan yang masih dalam proses sebesar Rp60,58 triliun.

"Rendahnya kinerja penyerapan belanja pengadaan barang jasa pemerintah berdampak terhadap pelayanan publik dan pada akhirnya dapat menghambat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi," ujarnya.

Di mana yang masih dalam proses itu merupakan pekerjaan konstruksi Rp48,80 triliun yang di dalamnya menyangkut pengadaan K/L Rp41,55 triliun dan Pemda Rp7,25 triliun. 

Sementara dari Rp228,76 triliun yang sudah selesai tender, di dalamnya menyangkut pekerjaan konstruksi sebesar Rp148,31 triliun (K/L Rp72,92 triliun dan Pemda Rp75,39 triliun).

Menurut dia, pandemi Covid-19 ini seharusnya menjadi momentum bagi semua pihak untuk menggenjot belanja pengadaan barang dan jasa, khususnya untuk mengatasi dampak ekonomi dan sosial dari pandemi.

Presiden Joko Widodo saat membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Tahun 2020, sebut akan mendorong dilakukannya perubahan yang fundamental dalam sistem pengadaan barang dan jasa.

Dalam sambutannya, Presiden mendorong agar LKPP berani melakukan terobosan, terutama dengan memanfaatkan teknologi supermodern untuk meningkatkan kapasitas pengolahan data pengadaan agar lebih cepat.** 

Belanja pengadaan barang/jasa pemerintah pada 2020 sebesar Rp1.027,1 triliun. Dengan sistem elektronik dan kompetensi SDM pengadaan yang semakin baik, pemerintah mampu menghemat Rp90 triliun melalui e-tendering dan e-purchasing. #KabarKabinethttps://t.co/820g1FLg2e

— Sekretariat Kabinet (@setkabgoid) November 19, 2020