PT Adei dan PT SSS di Pelalawan Didakwa Kejahatan Lingkungan, "Tapi Dendanya Berbeda"

PT Adei dan PT SSS di Pelalawan Didakwa Kejahatan Lingkungan, "Tapi Dendanya Berbeda"

Jakarta - Direktur Jenderal (Dirjen) Penegakan Hukum (Gakkum) KLHK Rasio Ridho Sani mengapresiasi putusan Majelis Hakim PN Jakarta yang memeriksa perkara serta ahli. Putusan ini katanya menunjukkan pelaku karhutla merupakan kejahatan luar biasa. 

"Pihak korporasi harus bertanggung jawab atas karhutla di lokasi mereka. Majelis Hakim telah menerapkan prinsip in dubio pro natura. Kami sangat menghargai putusan ini," demikian katnya.

Seperti diketahui Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat mengabulkan gugatan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) terhadap PT Sumber Sawit Sejahtera (PT SSS) dan menghukum PT SSS membayar ganti kerugian.

Dalam amar putusan Majelis Hakim menyatakan PT SSS terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dan wajib membayar ganti rugi sebesar Rp160.530.240 sesuai dengan gugatan KLHK, serta menyatakan gugatan menggunakan pertanggungjawaban mutlak (strict liability).

Rasio Ridho Sani bahkan mengingatkan kembali "bahwa KLHK tidak akan berhenti mengejar dan menindak pelaku karhutla."

PT SSS yang beroperasi di Kabupaten Pelalawan, Riau, terbukti menyebabkan lahan konsesinya seluas 400 hektare (ha) terbakar pada Februari 2019.

 

Lalu di Pelalawan sehari sebelumnya Kamis (12/11/20), sekira 11:19 WIB di ruangan sidang 2 Pengadilan Negeri (PN) Pelalawan, Riau, Sidang putusan kasus Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) dengan terpidana PT ADEI Plantation and Industry (PT Adei) juga digelar.

Sidang putusan ini dipimpin oleh Ketua PN Pelalawan Bambang Setiawan, SH MH, memutuskan bahwa PT ADEI Plantations terbukti melakukan tindakan kejahatan lingkungan karena kelalainya dengan sengaja membakar lahan perkebunannya seluas 4,16 hektar sehingga mengakibatkan baku mutu udara air dan merusak lingkungan hidup serta ekosistem yang ada di sekitar juga dikenakan denda, namun jumlahnya cukup "wooow".

"Untuk perbaikan tindak pidana atas kerusakan lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan tersebut PT ADEI Plntation diharuskan menyetor ke kas negara uang sejumlah Rp 2.987.654.640, plus denda lain" demikian dibacakan Hakim yang dikutip redaksi.

Atas putuan ini JPU mejawab masih mikir-mikir dan begitu juga Penasehat Hukum PT ADEI Plantations, hal ini sepmpat dikritisi seorang Akademisi dan Praktisi hukum yakni Dr. Muhammad Nurul Huda, SH. MH, dia mengatakan "saran saya, agar JPU kejari Pelalawan banding."

"Jika ingin menegakkan keadilan maka mereka harus banding. Ini kejahatan lingkungan, masa iya setengah dari tuntutan JPU dendanya dalam putusan," katanya.

Kata direktur Formasi Riau ini, putusan hakim PN ini harus diuji lagi ke Pengadilan Tinggi. 

 

"Ini menciderai nilai-nilai keadilan yang berada ditengah masyarakat. bahkan saya menilai tuntutan JPU itu juga rendah. Itu jika JPU merasa hadir atas derita masyarakat karena lingkungan yang sudah banyak rusak di Riau," pungkasnya.

Seperti diketahui sebelumnya petinggi PT Adei ini juga telah di vonis penjara, namun entah apa sebabnya denda dengan terpidana sampai saat ini belum dieksekusi.

Sementara Dr. H. Joni,SH.MH dalam opininya yang dilihat redaksi dimedia online menyebut, vonis terdakwa korporasi PT. Adei dengan membayar denda sebesar Rp 1 Milyar, dan pidana tambahan sebesar kurang lebih Rp 2,9 Milyar "menarik", sebab bisa disebuttkan bahwa selama ini terhadap kasus kasus Karhutla bantuak bebas daripada dijatuhi pidana.**