Babel - Perusahaan BUMN yang dibawah naungan Menteri BUMN, Erick Thorir, sejak masa kepemimpinan Dirut PT Timah, Mochtar Reza Pahlevi Tabrani, dua tahun terakhir dari catatan kinerja perusahaan PT Timah Tbk, tersebut merugi, ini dinilai pemimpinnya "kurang baik" selama 2019.

Bayangkan perusahaan binaan Menteri BUMN ini mencatatkan rugi bersih sebesar Rp 611,28 miliar, katanya sih? dikarenakan adanya tekanan di pos beban pokok pendapatan dan beban bunga yang menjadi salah satu sebab tergerusnya laba penambang timah ini.

"Tercatat beban pokok pendapatan perseroan sebesar Rp 18,16 triliun. Angka ini mengalami kenaikan 82,69 persen dibanding akhir tahun 2018, yang tercatat sebesar Rp 9,92 triliun," demikian catatannya yang dilihat redaksi di okeline.com, Selasa (10/11/20).

Sementara kewajiban perseroan tercatat sebesar Rp 15,1 triliun. Angka ini juga mengalami peningkatan 66,48 persen dibanding akhir tahun 2018, yang tercatat sebesar Rp 9,07 triliun, itu dicatat redaksi dari Suaracom, Jum'at (6/11/20).

Kerugian yang terus-menerus tersebut menjadi sorotan dan perhatian yang serius aktivitis dan organisasi anti korupsi di Bangka Belitung, salah satunya yakni dari organisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Kota Pangkalpinang. 

Mahasiswa PMII Cabang Kota Pangkalpinang meminta Reza Pahlevi selaku Direktur Utama PT Timah Tbk untuk segera mundur dari Jabatannya, karena dinilai kurang agresif mengendalikan keuangan perusahaan.

"Sudah beberapa oknum pejabat PT Timah yang menjadi tersangka dalam kasus perkara korupsi, salah satunya kebijakan jajaran direksi PT Timah dalam membeli pasir timah berkadar rendah yang disebut Timah SHP (Sisa Hasil Produksi) dengan nama lain disebut 'Timah Terak'," itu kata Ketua Umum PMII Cabang Kota Pangkalpinang, Burkah.

Sehingga ulasnya, diduga sangat kuat salah satu faktor kerugian PT Timah, lantaran timah SHP tidak bisa dilebur untuk jadi timah balok.

Selain itu Burkah juga menyebutkan, "dengan tegas, selama kepemimpinan Reza Pahlevi banyak muncul kegaduhan dimasyarakat, diantaranya konflik Kapal Isap Produksi (KIP) milik mitra PT Timah dengan Nelayan."

Untuk itu PMII Pangkalpinang meminta Direktur PT Timah Tbk, untuk mengundurkan diri dan bertanggungjawab atas Meruginya Hasil PT Timah pada Kuartal ketiga Tahun 2020 dengan total kerugian 225,15 Milyar sebagaimana disampaikan oleh Menteri BUMN Erik Tohir, dimedia. 

"Tak lupa kami masyarakat Babel secara luas minta Presiden Joko Widodo nelalui Mentri BUMN untuk mengganti Direktur PT Timah Tbk. Pokoknya segera ganti atau mundur," pungkasnya.**