Sistim Zonasi Diduga Jadi Mainan Oknum Kepsek di Pekanbaru
Kabar Pendidikan - Tingginya kebutuhan akan pendidikan yang baik dan layak berbanding terbalik dengan ketersediaan fasilitas pendidikan di setiap kecamatan.
Ratusan orangtua calon siswa di Riau menyampaikan keberatan atas sistim penerimaan siswa tidak adil padahal untuk mendapatkan pendidikan yang layak adalah hak setiap warga Negara.
Bukan saja di Riau, hampir setiap daerah di Indonesia mengalami hal yang sama, sekitar bulan Juli tahun 2020, misalnya DKI Jakarta dihebohkan dengan permasalahan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).
Sistim yang diterapkan terkesan tebang pilih, dengan sistim zonasi misalnya dinilai tidak mampu menjawab persoalan ditengah masyarakat.
Untuk tingkat SMA, disebut baik (favorit), maka diduga disitu diduga ada oknum yang "pasang tarif" bahkan ada beberapa sekolah yang secara umum dinilai diatas rata-rata tersebut, misalkan saja SMA Negeri 1, SMA Negeri 4, SMA Negeri 8 di Pekanbaru.
Menurut seorang warga yang bermukim disekitar sekolah, setiap tahun masalahnya hampir sama. Orangtua berlomba-lomba memasukkan anaknya, sementara aturan tidak memungkinkan, sehingga terkesan memaksakan diri.
“Ada istilah lewat jalur belakang bang, biasanya pake 'beking atau duit', coba aja minta surat dari Anggota Dewan, atau kalau kenal pejabat kantor Gubernur, pejabat Dinas Pendidikan, pasti bisa”, ujarnya yakin.
"Carut marut" PPDB ini ternyata telah lama diamati DR. Dedi, M.Pd. Pemerhati pendidikan di Pekanbaru ini mengatakan pemerintah harus punya solusi untuk membangun generasi yang berkualitas.
"Masalah ini kan sudah berlangsung bertahun-tahun, masa iya pemerintah tidak punya solusi? membangun masa depan anak-anak kita jauh lebih penting dari apapun, maka ke depan pemerintah harus punya solusi." imbuhnya.
Banyak kalangan yang meminta agar Dinas Pendidikan Provinsi Riau konsekuen soal PPDB ini.
"Kalau ada informasi di masyarakat, perlu juga didalami oleh dinas terkait. Bila perlu sampaikan juga ke Ombudsman agar semua jelas, agar dugaan'main mata' dengan Kepala Sekolah, Kan kasihan Masyarakat," ujar sumber lain.
"Apalah artinya kita punya gedung bagus, jalan yang mulus, kalau kualitas SDM anak-anak kita tidak terjamin dimasa yang akan datang," pungkasnya.**