Kabar Sosial - Bantuan Subsidi Upah (BSU), program Jokowi telah cair, tidak kurang dari 2.500 rekening untuk tahap pertama siap menerima danah hibah tersebut.

Namun sayang di salah satu pusat perbelanjaan besar di Rumbai, Pekanbaru, terancam tak dapat bantuan, pasalnya karyawan tidak terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan.

"Gimana tu, teman-teman kami akan dapat, sementara kami entah kapan?," gerutu karyawan dengan wajah kecewa, Sabtu (29/8/20).

Lebih tragis lagi, karyawan salah satu hotel di jalan Tuanku Tambusai Pekanbaru, milik penusaha kayu Riau, Maria, diduga hampir seluruhnya karyawan mereka tidak didaftarkan ke BPJS Ketenagakerjaan.

Menurut karyawannya Iqbal, "saya gak tau program ini pak, entah kami terdaftar atau tidak, karena kalau sakit kami berobat sendiri pak, kalau ditanya sama bos, pasti marah-marah pak," ujarnya seperti ketakutan.

Saat dikonfirmasi, pimpinan salah satu pusat perbelanjaan Hawai di jalan Yos Sudarso-Rumbai, Pekanbaru malah terkesan menghindar, bahkan hingga berita ini diturunkan, tidak satu pun dari pimpinan perusahaan yang berhasil dikonfirmasi.

Dari data yang dikumpulkan awak media dilapangan, diduga sejumlah perusahaan dengan ribuan karyawan di kota Pekanbaru, karyawannya tidak mendaftarkan  sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan, akibatnya bantuan Presiden tak menyentuh mereka.

Menurut seorang aktivis perburuhan, Batara, dengan semangat mengatakan, "jangan salahkan, kalau kami berprasangka, bahwa ada kongkalikong antara pengusaha dan oknum Dinas Tenaga kerja, bagaimana tidak, undang-undang jelas mengatur ada kewajiban pengusaha (pemberi kerja) untuk mendaftarkan pekerjanya sebagai peserta BPJS.

"Sederhananya, kalau ada pengusaha yang ngeyel, harusnya ditindak, sebab itu artinya mereka tidak mendukung program pemerintah. Padahal pekerja sangat berharap dapat bantuan ini ditengah wabah Corona yang makin menggila," kata Batara.

Sementara Dirut BPJS ketenagakerjaan Agus Susanto, dalam keterangannya (24/8/2020) lalu, menuturkan, "dari target 15,7 juta, yang sudah terkumpul dan kita lakukan validasi secara berlapis sebanyak 13,7 juta, masih ada 2 juta rekening yang belum terdata."

Disinyalir, lambannya kinerja Dinas Tenaga kerja dan BPJS meng update data para pekerja di daerah menjadi faktor, diperparah lagi rendahnya partisipasi pengusaha melaporkan jumlah pekerja yang layak menerima subsidi tersebut.**Jho