Kwh Subsidi PLN Pelalawan "Dimainkan" Oknum, Warga Meradang

Admin
Share :
kwh-subsidi-pln-pelalawan-dimainkan-oknum-warga-meradang

Kabar Sosial - Saat ini warga di Pelalawan menemukan dugaan kecurangan oknum PLN, temuan ini dari tarif penjualan meteran listrik atau kWh (Kilo watt hour) pelanggan seharusnya tidak subsidi dibuat meteran subsidi.

Menurut warga Pangkalan Kerinci, Pelalawan, Riau, Idris (39) menyebutkan bahwa telah terjadi dugaan permainan dan penipuan yang dilakukan oleh ULP PLN Pangkalan Kerinci dan oknum biro-biro Unit Layanan Pelangan (ULP) di PLN tersebut.

"KWH pelanggan di Desa Pulau Muda Kecamatan Teluk Meranti seharusnya tarif atau harga kWh subsidi, namun dibuat harga Non subsidi. Yang aneh pada pengusaha gedung penangkaran walet diberikan KWH subsidi,” demikian ungkap Idris kepada sbnc yang dilihatb redaksi, Jumat (31/7/20).

Di lapangan ditemukan bahwa dugaan dan kecurangan yang terjadi selama ini yang diduga membuat kerugian negara akibat dugaan permainan oknum-oknum ULP PLN Pangkalan Kerinci dan biro-bironya ini.

"Kita dengar pemilik gedung penangkaran walet saat mengajukan permohonan atau mendaftar kWh baru, kata petugas tidak kWh subsidi. Belakanagan diketahui setelah terpasang tenyata Kwh diduga "bodong" jelas itu menguntungkan 'oknum-oknum?'," katanya.

Dipenangkaran itu ulasnya, kemudian KWh dipasang adalah KWh subsidi dan anehnya lagi identitas KWh tersebut mengunakan NIK KTP orang dari luar daerah tersebut.

"Siapa yang membikin subsidi, pemerintah atau oknum?," kata Idris.

Tambah anehnya lagi identitas orang miskin atau tidak mampu digunakan untuk orang mampu. Dan identitas orang tidak mampu tersebut berlamat di luar daerah.

"Identitas dari luar tersebut ada dari Desa Tolam, Desa Pangkalan Lesung, Desa Gambut Mutiara dan bahkan ada dari luar propinsi," kata Idris.

Sementara kata Idris, masyarakat atau pelanggan tidak tahu sama sekali identitasnya diganti atau digunakan orang lain tersebut.

Terkait dengan temuan ini, Manejer PT PLN (Persero) ULP Pangkalan Kerinci, Ibnu Hajar saat dikonfirmasi via selulernya oleh media, pada Sabtu (30/7/20) kmaren mengatakan bahwa, "Yang mendaftar untuk permohonan kWh baru bersifat terbuka dan secara online."

"Pada waktu mendaftar bisa saja dari mana asalnya. Saat di lapangan kita memastikan sesuai nggak dengan kondisi di lapangan. Kita lakukan pencocokan apakah dia layak dapat subsidi atau tidak," kata Ibnu Hajar.

Selain itu Manejer ULP PLN Pangkalan Kerinci itu menjelaskan tentang temuan ketidakcocokan kWh yang tidak sesuai dengan satutus sosial Masyarakat.

Dimana kWh subsidi diberikan kepada orang kaya seperti pemilik penangkaran walet atau rumah makan dia menjelaskan, "Kalau ada tidak sesuai dengan pemohon kita tidak terpantau hal ini."

"Kami memastikan kalau ada laporan warga akan kita tindak lanjuti disesuaikan dengan persil di lapangan," pungkas.**

 


Berita Terkait

Share:
Komentar Via Facebok :