Kabar Parlemen - Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang pertanggungjawaban Pelaksanaan anggaran dan belanja daerah Bengkalis Ta 2019, di kantor DPRD BengkaliS, pada Senin (28/7/20) sebelumnya, mencuat pandangan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang disampaikan melalui juru bicara Yung Sanusi, SH., MH., bahwa berdasarkan Laporan keuangan tersebut fraksi PKS berpandangan bahwa kinerja pemerintah tidak bisa hanya dilihat dari sisi input dan output semata.

Akan tetapi kata Jubir PKS ini, PKS juga melihat dari sisi out come, manfaat dan dampaknya Terhadap kesejahteraan masyarkat.

"Selanjutnya Untuk lebih terperinci, akan kami paparkan pandangan Fraksi ini, Pertama kami memandang Pemkab Bengkalis belum maksimal dalam upaya meningkatkan sumber PAD Kabupaten Bengkalis tahun 2019," katanya.

Dan Fraksi PKS ulasnya, mendorong pemerintah daerah Bengkalis agar terus mengoptimalkan alokasi pendapatan daerah di Tahun 2020 kedepan.

"Hal tersebut perlu dilakukan Dikarenakan total pendapatan asli daerah hanya Mencapai sebesar 226,245 milyar rupiah lebih, atau sekitar 52,69 persen dari target APBD sebesar RP 429,370 Milyar sepanjang tahun pelaksanaan 2019," ucap Sanusi.

Berdasarkan relitas tersebut lanjut Sanusi, "kami dari Fraksi PKS meminta kepada pemerintah daerah dalam hal ini bupati Bengkalis melalui Bapenda, untuk bekerja maksimal dan melakukan kajian yang komprehensif serta Terperinci."

"Apa saja penyebab dan potensi yang kemudian bisa diupayakan solusi terbaiknya untuk meningkatkan peluang retribusi dan pajak daerah Kabupaten Bengkalis yang cukup besar dimasa akan datang," katanya.

Kedua lanjut Sanusi, dalam serapan APBD pada tahun pelaksanaan 2019 penyerapan APBD belum terlaksana secara kompleks dan tepat sasaran.

"Seperti pada Bidang pelayanan public, kami menilai belum Terlaksana secara maksimal, terkait ketersediaan Blangko KTP, KK dan Akte kelahiran hingga saat ini
belum bisa terselesaikan dengan baik," katanya.

Demikian juga jelas Sanusi, dengan bidang pelayanan kesehatan masyarakat Seperti ketersediaan puskesmas rawat inap di setiap Kecamatan belum dirasakan masyarakat kabupaten Bengkalis, pelayanan kesehatan rumah sakit umum Daerah yang masih kurang berupa fasilitas medis yang Jauh dari memadai. Selanjutnya pengembangan UMKM yang belum terarah dan maksimal sehingga Pergerakan ekonomi masyarakat melemah di
Sepanjang tahun 2019.

"Kemudian pembangunan yang terkait dengan kesejahteraan dan keselamatan Masyarakat perlu mendapat prioritas dan memiliki Perencanaan yang matang," katanya.

Ketiga lanjt dia, belanja daerah pada tahun 2019 terutama Pada belanja aset menjadi perhatian khusus, "mengingat banyak aset–aset yang belum terkelola dengan baik oleh pemerintah Bengkalis terutama melalui dinas–dinas yang memiliki aset, baik aset yang berada di kabupaten Bengkalis maupun aset daerah yang berada di luar Bengkalis."

"Kami menyoroti terhadap pelaksanaan kegiatan belanja modal seperti kegiatan pembangunan Islamic Center Duri yang masih belum maksimal dari sisi
Pengawasannya," kata dia.

Kemudian kata Sanusi, terjadinya ketidak sesuaian spesifikasi pada pembangunan peningkatan jalan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan penataan ruang.

"Sehingga hal tersebut kami menilai dapat menimbulkan potensi terhadap  kebocoran anggaran. Untuk itu pemerintahDaerah sangat perlu melakukan upaya–upaya perbaikan dan pencegahan lebih dini untuk kedepannya," katanya.

Untuk itu ulasnya, pemerintah daerah Bengkalis juga dapat mengoptimalkan penyerapan APBD untuk penuntasan masalah sengketa tapal batas desa, kelurahan, Kecamatan dan antar kabupaten yang saat ini masih menjadi kendala yang berakibat terjadinya konflik antar masyarakat yang di khawatirkan bisa terjadinya gangguan Kamtibmas yang berujung pada terkendalanya pembangunan di daerah yg berkonflik Tersebut.

Kemudian usulnya, eksekutif perlu menyusun sistem dan mekanisme pengawasan yang lebih komprehensif sehingga mampu melakukan pengawasan hingga tikngkat ketermanfaatan, "penggunaan anggaran dalam sebuah program yang di rancang setiap tahun Anggaran." 

Sedangkan untuk belanja daerah, "kami menilai sudah amat baik, hal ini dilihat dari tingginya persentase realisasi terhadap target pencapaian Alokasi belanja daerah tahun 2019 yakni mencapai 92,31 Persen."

"Kami berharap ini bisa dipertahankan dan alangkah baiknya dapat pula ditingkatkan kedepannya," katanya.

Kemudian tentang pembiayaan daerah, "kami menilaitelah mencapai target sesuai yang diharapkan. Kecilnya nilai sisa lebih perhitungan anggaran (silpa) pada akhir tahun 2019 menunjukkan kerja keras Pemerintah untuk memaksimalkan kinerja serta pembiayaan daerah yang optimal."

"Namun dibalik itu, perlu menjadi perhatian kita Bersama bahwa penghargaan tersebut bukan sebagai Euforia saja, namun perlu adanya bukti nyata dan out
Come yang jelas serta langsung menyentuh kepada kesejahteraan masyarakat," katanya.

Selanjtunya pemerintah harus lebih konsen lagi terhadap kemungkinan terjadinya pemborosan dan atau penyimpangan penggunaan anggaran keuangan. "Oleh karena itu perlu adanya pengawasan dari kita semua agar Anggaran yang ada bisa tepat sasaran, efektif, efisien Dan sesuai dengan tujuan pembangunan kabupaten Bengkalis," katanya.

"Akhirnya semoga ranperda yang diusulkan dapat Segera ditetapkan sebagai peraturan daerah (Perda) Kabupaten Bengkalis sehingga dapat menjadi landasan." katanya lagi.

"Hukum dalam menetapkan dan membuat kebijakan lain untuk kesejahteraan masyarakat kabupaten Bengkalis yang tercinta ini," pungkasnya.*RM