Kabar Sosial - Mengulang berita agar "tidak lupa", Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis dari komisi II, Askori angkat bicara, terkait kinerja Balai Benih Ikan Air Tawar UPT Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Bengkalis, karena menurut masyarakat pembenihan ini tidak memberikan dampak terhadap peningkatan pendapatan asli daerah (PAD).

Selain itu, Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Bengkalis diharapkan agar benar-benar serius dalam mengelola UPT balai benih itu karena setiap Tahun anggarannya selalu dimasukkan dalam APBD, nilainya ratusan juta.

"Jika UPT sudah tidak layak utnuk mengelola, dan tidak bisa dikelola dengan baik lebih baik sebaiknya tutup saja. Karena sudah sangat jelas merugikan Pemerintah Daerah," Kata Askori sebagaimana diberitakan sejumlah media, (7/5/20) lalu.

Atas desakan dewan ini, media lakukan investigasi dilapangan, diwancara media kepala UPT Balai Benih Ikan Air Tawar Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bengkalis Heriwahyudi, menerangkan, 
bahwa dalam waktu satu tahun pemerintah daerah akunya harus mengeluarkan biaya operasional ratusan juta rupiah.

"Salah satunya untuk keperluan gaji honorer yang berjumlah 9 orang, setiap orang digaji perbulan 2.8 juta dan total selama satu tahun 302.4 juta rupiah pertahun, belum lagi pengeluaran untuk biaya pembenihan," ngkapnya.

Dilokasi wartawan menemukan sejumlah fisik bangunan terlihat sudah tidak layak dipakai, seperti plafond, kaca, lantai dan jendela mengalami rusak parah.

Kepada wartawan Heriwahyudi mengatakan, saat ini ada pembenihan nila merah, kakap dan Pembesaran, "kalau untuk pembenihan saat ini kita memenuhi kebutuhan Bantan, Bengkalis sama Bukit Batu. Bibit ini dijual perekor kalau ukuran 2-3 Rp 200 rupiah dan ukuran 3-5 Rp 250 Rupiah, biasanya kalau masyarakat kecil beli paling 5000 ekor ada juga 2000 ekor.” Kata Heri (1/6/20) lalu.

Heri Melanjutkan, Kegiatan ini bersumber dari APBD Kabupaten Bengkalis, hasil penjualan nanti dimasukan kedalam Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Mengenai Anggaran Kita kolegtif, kalau tahun kemaren itu anggaran sekitar 500 juta untuk semua UPT, kalau untuk UPT sini (Papal-red) tidak besar, pertahun itu kita 500 ribu harus keluar untuk benih.

"Untuk tahun ini karena ada covid ini mungkin tidak sampai 500 juta pertahun, itupun besar di honorer karena honor kita ada 9 orang," Ucap Heri.

Ketika ditanya apakah biaya penggeluaran sesuai dengan hasil pendapatan pertahun, Eri menjelaskan kalau pemerintah ini besar nya biaya di honorer dan penganggaran juga besarnya di honorer, 1 orang di gaji perbulan 2.800 .000 x 9 orang, kalau operasional tidak begitu besar," tutur Heri.

Dari penjelasan Eri tersebut dapat disimpulkan usaha pembenihan tersebut tidak menguntungkan sama sekali bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bengkalis, dan terkesan di paksakan harus beroperasi setiap tahunnya.

Disinggung banyak bangunan yang sudah tidak layak dipakai seperti tidak terawat, Eri mengatakan, "kemaren kita sudah sampaikan juga kedinas bahwa kondisi nya itu mau diperbaiki juga tidak bisa, mau di bersihkan juga takut karena kemaren sempat terkena puting beliung," jelas Heri lagi.

"Mengingatkan kembali" warga berharap agar pihak Dinas Perikanan dan Kelautan Bengkalis serius mengelola UPT Balai Benih tersebut.**