Kabar Lingkungan - Pertumbuhan usaha tambak udang di Kabupaten Bengkalis sejak beberapa tahun terakhir yang "menjamur" menambah kekhawatiran warga, pasalnya pinggir pantai terus digerus ombak (abrasi) sejak kolam milik pengusaha itu didirikan.

Keberadaan beberapa tambak udang itu dikabarkan tidak mengantongi izin resmi dari Pemkab Bengkalis maupun dari Pemrov Riau.

Dari data yang dihimpun dari Dinas Perikanan, bahwa saat ini jumlah pelaku usaha tambak udang mencapai sekitar 60 lokasi, namun hanya sekitar dua lokasi yang mengantongi izin lengkap. "Selebihnya diduga Ilegal".

Informasinya terkendalanya izin-izin pelaku usaha tambak udang tersebut, karena lokasi pembuatan tambak masih berada di kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT).

Sehingga sebelum dimanfaatkan untuk usaha tambak, maka seharusnya melalui proses pelepasan kawasan dari pemerintah pusat (KLHK) terlebih dahulu. Namun bukan izin yang diurus malah kini tambak ini justru tambah menjamur.

Kaitan menjamurnnya tambak udang ini diduga mungkin sebelumnya karena sudah ditinjau oleh Gubernur Riau (Gubri) tahun lalu dan terlontar dimulut Gubri tambak sangat berpotensi untuk ditumbuhkembangkan di Kabupaten Bengkalis.

Kini kunjungan ini menurut warga membawa dampak buruk bagi lingkungan dan sangat mengkhawtirkan warga apalagi pulau Bengkalis terus mengecil karena abrasi setelah hutan mangrove ditebang.

"Walau katanya cocok untuk ditumbuhkembangkan sebaiknya Pemerintah Prov juga memikirkan dampaknya. Kalau ditinjau dampak ekonominya, Gubri mungkin sedikit ada benarnya, tapi jangan lupa ada warga di Bengkalis yang terancam," kata warga Bengkalis, Sulaiman, Rabu (15/7/20).

Tentunya Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Riau, Makmun Murod, selaku perpanjangan tangan Gubernur Riau, setelah dilantik diharap warga dapat menunjukkan "taringnya" di Bengkalis.

"Kita minta Makmun Murod, melakukan aksi nyata menyelamatkan lingkungan dan alam pulau Bengkalis, agar pulau junjung ini bisa diselamatkan," kata Sulaiman.**