Kabar Daerah - Terindikasi arah penyaluran dana covid-19 ke masyarakat, Kampar, tidak jelas Mahasiswa kabupaten Kampar, Riau, yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Peduli Kampar (Ampek) lakukan unjuk rasa di dinas kesehatan Kampar, Senin (29/6/20).

Ampek minta dana yang turun dari pusat harus di salurkan dengan baik kepada masyarakat yang terdampak covid-19 agar jangan terjadi penyelewengan.

Korlap Ampek Kampar, Okteza dalam aksinya menyampai kan kepada kabarriau.com
dalam pandemi corona yang merupakan bencana nasional Covid 19 dihadapkan Dinas Kesehatan Kampar segera menyalurkan dana pusat tersebut.

"Dengan kondisi mencekam dengan banyak kegiatan sehari-hari karena pandemi ini, Dinas Kesehatan Kampar, sampai sekarang tidak jelas kerja apa yang dilakukan. Dengan hal ini kami menduga ada penyimpangan dianggarkan tersebut,"ungkapnya.

Apalagi nilai Anggaran Rapid Tes Covid 19 untuk ODP/OTG mencapai Rp 3.9 Milyar dan pengadaan pakaian kerja dan Pengadaan Masker ke Institusi kesehatan swasta Rp 1 milyar, belanja obat penanganan Covid-19 Rp.1 Milyar.

"Ditambah biaya pembelian Pakai Kerja APD Non Diposble (Apron, Sarung Tangan, Face Shiel dan Kacamata) Rp 7,2 Milyar, dan pakaian kerja APD Non Disposible (Sepatu, Kaca Mata, Google, Apron, Table/ Microfiber) Rp 75 juta, uangnya apa sudah dibelanjakan belum," katanya.

Apalagi lanjut dia, Masker N95, Masker Bedah dan Masker Non Medis Rp96 juta. "ertanyaan kami anggaran begitu besar tidak tahu arahnya kemana," sebutnya.

Hal teriaknya bisa dilihat realisasi sampai hari ini tidak ada transfaransi di Dinas Kesehatan Kampar dalam pengolalahanya.

"Untuk itu kami meminta agar apara hukum untuk mengusut anggaran Covid 19 di Kabupaten Kampar," sebutnya.

Selain itu AMPEK Kampar menduga dan mengaku sangat miris melihat adanya Dugaan Pungli Sebesar RP 25 juta di Dinas Kesehatan Kampar.

"Khususnya dalam penerimaan THL Tenaga Kesehatan. Untuk itu kami meminta agar aparat hukum mengusut Pungli THL di Dinas Kesehatan Kampar," harap Okteza.

Dia minta oknum pejabat Kampar yang masih mementingkan hawa nafsu mengumpulkan kekayaan dengan melakuka tindakan korupsi harus di hukum.

"Sehingga kampar bersih dari orang yang memperkaya diri sediri.Sebab jika tidak tindakan dari apara hukum, Kampar akan banyak dihuni oleh orang bermental korupsi," pungkasnya.**Dani