Kabar Politik - Janji PKS akan memperjuangkan RUU Penghapusan Pajak Sepeda Motor jika menang di Pemilu 2019 dikritisi, janji itu dinilai banyak kalangan hanya untuk memperoleh popularitas, dan tidak berdasarkan kajian.

Pajak sepeda motor yang dimaksud PKS adalah pajak kendaraan bermotor (PKB), pajak bea balik nama kendaraan bermotor (PBBNKB).

Selain itu PKS juga akan membebakan Tarif Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan, biaya administrasi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), dan biaya administrasi Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) untuk sepeda motor ber-cc kecil.

Ketua Fraksi NasDem DKI, Bestari Barus, NasDem DKI menyebutkan, janji PKS itu jangan asal ngomong atau PKS jangan mewacanakan hal yang belum tentu dilaksanakan, PHP (pemberi harapan palsu).

"Jangan mencari popularitas sebelum mengkaji untung rugi," katanya Jumat (23/11/18).

Bestari juga menyinggung argumentasi PKS yang menyebut pembebasan pajak motor akan mensejahterakan rakyat kecil itu, menurutnya janji itu justru akan salah sasaran.

Sebelumnya, PKS mengaku akan memperjuangkan RUU Penghapusan Pajak Sepeda Motor dan Pemberlakuan SIM Seumur Hidup bila memenangi Pemilu 2019. Menurut PKS, penghapusan pajak motor akan mengurangi beban masyarakat.

Wakil Ketua Tim Pemenangan Pemilu (TPP) PKS Almuzzammil Yusuf di DPP PKS menyebutkan untuk mengurangi beban rakyat yang semakin berat, dengan kenaikan Tarif Dasar Listrik dan harga pangan yang melambung.

"PKS memperjuangkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penghapusan Pajak Sepeda Motor dan Pemberlakuan SIM Seumur Hidup," katanya.**