Kabar KPK - Diskusi daring yang disiarkan di Youtube KPK RI, yang dihadiri seluruh gubernur se-Indonesia dengan tema "Sinergi dan Efektifitas Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi", terungkap bahwa setiap ketok palu sebelumnya terndikasi ada korupsi lagi.

Sektor yang rawan terjadi di Pemda lainnya ialah terkait proses pengadaan barang dan jasa, karena terbukti ada 21 gubernur dan 121 kabupaten/kota terlibat kasus korupsi pengadaan barang dan jasa yang ditangani KPK.

Hal ini terungkap saat Ketua KPK Firli Bahuri  mengungkap ada sejumlah sektor yang rentan terjadi korupsi di pemerintahan daerah (Pemda), salah satunya soal pengesahan APBD.

"Ke depan tidak ada lagi korupsi terkait pengesahan APBD di Pemda. Tolong saya ingin sekali lagi jangan ada lagi ketok palu dalam rangka pengesahan APBD Provinsi, Kabupaten dan Kota," kata Firli, Rabu (24/6/20).

Firli menceritakan pengalamannya ketika masih menjabat sebagai Deputi Penindakan KPK. Firli menyebut saat itu ada Pemda tetap melakukan korupsi terkait pengesahan APBD, meskipun sebelumnya sudah diingatkan langsung oleh pimpinan KPK.

"Dulu pernah terjadi waktu saya di Deputi Penindakan KPK, seketika pimpinan KPK datang suatu daerah di ingatkan jangan ada lagi uang ketok palu. Hari itu betul tidak ada, tapi yang terjadi setelah 3 hari kemudian yang punya palu menyampaikan kepada badan-badan eksekutif. Badan eksekutif katakan jangan ini nggak boleh kemarin pimpinan KPK datang ke sini. Apa jawabannya, dia bilang itu kan kemarin pak orang KPK sudah pulang. Jadi mohon maaf ini tidak boleh terjadi lagi," ungkap Firli.**