Kabar Parlemen - Mayoritas anggota DPRD Bengkalis masih mempertahankan kegiatan yang diusulkan melalui pokir. Dari total 45 orang, hanya 3 anggota DPRD yang pokirnya dinolkan di APBD pergeseran tahap dua.

"Berdasarkan informasi yang saya terima hanya 3 orang  yang pokirnya nol alias dipangkas habis. Mereka adalah Abdul Kadir, Abi Bahrun dan Syahrial," ujar Sekretaris BAK LIPUN Bengkalis, Wan Muhammad Sabri, Selasa (9/6/20).

Dikatakan, memang alokasi dana pokir pasca rasionalisasi terjadi pengurangan. Kalau sebelumnya dianggarkan sekitar Rp143 miliar, dipangkas Rp86 miliar lebih menjadi Rp57 miliar lebih. Namun, dengan kondisi pandemi Covid saat ini, jumlah tersebut masih sangat besar.

"Apalagi kalau kita benar-benar perhatikan, tidak semua kegiatan pokir tersebut urgen. Artinya masih bisa dipending dan tidak berpengaruh terhadap perekonomian masyarakat," katanya.

Kalau semenisasi/peningkatan jalan penduduk menurut Wan Sabri masih bisa dimaklumi, karena memudahkan mobilitas masyarakat. Baik itu aktifitas sosial maupun ekonomi. Namun, kalau untuk rehab gedung/kantor sejauh tidak berpengaruh terhadap kinerja maka masih bisa ditunda.

"Penggantian seng kantor desa misalnya, kalau sekedar bocor ya cukup seng bocor itu saja yang diganti. Kan tidak besar jadi bisa menggunakan dana desa. Mengapa harus diganti semua, sementara kita butuh penghematan dana untuk penanganan covid," ujarnya lagi.

Wan Sabri mengatakan, di satu sisi dirinya mengapresiasi DPRD Bengkalis yang telah membentuk pansus untuk pengawasan penanganan covid. Ini merupakan salah satu bentuk kepedulian DPRD selaku wakil rakyat. Namun disisi lain, dirinya sangat menyayangkan upaya sebagian besar anggota  DPRD Bengkalis yang tetap mempertahankan pokir mereka.

"Kalau kondisi normal mungkin masih bisa kita maklumi. Namun, saat ini kita dihadapkan pada pandemi covid. Ekonomi masyarakat sangat memprihatinkan, dan kita tidak tau sampai kapan ini akan berakhir," ujarnya lagi.

Saat ini sambung Wan Sabri, dirinya sedang mengumpulkan data rincian pokir setiap anggota dewan yang masih ada. Informasinya, ada anggota DPRD yang pokirnya sama sekali tak tersentuh rasionalisasi.

"Kalau pokirnya hanya satu kegiatan kita maklum, tapi kalau banyak dan tidak tersentuh rasionalisasi, sementara kegiatannya tidak urgen maka perlu dipertanyakan," tutup Wan Sabri.**