Kabar Sosial - Plt. Jubir Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Ipi Maryati Kuding melaui pesan yang diterima redaksi mengaku dari aplikasi "JAGA Bansos" KPK sudah menerima sebanyak 118 keluhan terkait penyaluran bantuan sosial (bansos).

"Per 5 Juni 2020 laporan pada aplikasi JAGA Bansos, KPK sudah menerima 118 keluhan terkait penyaluran bansos," kata Ipi, Sabtu (6/6/20).

Dietahui pada 29 Mei 2020 lalu KPK meluncurkan aplikasi pelaporan bansos, dengan nama "JAGA Bansos". Fitur pelaporan tentang bansos ini merupakan fitur tambahan dalam platform "pencegahan korupsi JAGA".

"Laporan dari warga penerima BLT yang melaporkan yang itu ditujukan kepada 78 Pemda terdiri dari 7 pemerintah provinsi dan 71 pemerintah kabupaten/kota," jelas Ipi.

dari data itu kata Ipi, Instansi yang paling banyak menerima keluhan adalah Pemprov Jawa Timur dan Pemkab Indramayu masing-masing 5 laporan.

"Keluhan yang paling banyak disampaikan adalah pelapor tidak menerima bantuan padahal sudah mendaftar, yaitu 54 laporan," lanjutnya.

Laporan diikuti Pemkab Tangerang dan Pemkab Bandung masing-masing 4 laporan. Sedangkan, Pemkab Aceh Utara dan Pemkab Subang masing-masing 3 laporan. Selebihnya menerima masing-masing 1 laporan.

Selain itu lanjutnya, ada 6 topik keluhan lainnya yang juga disampaikan pelapor, seperti bantuan dana yang diterima jumlahnya kurang dari yang seharusnya sebanyak 13 laporan. 

Harap Ipi, bagi masyarakat yang mau menyampaikan keluhannya secara langsung minta melapor melalui gawai dengan mengunduh aplikasi JAGA (JAGA Apps) di Play store dan App store untuk sistem operasi android ataupun iOs. 

"Selain melalui gawai, masyarakat juga bisa mengakses JAGA melalui situs https://jaga.id," pungkas Ipi.**