Dana PSR Petani Sawit Bengkalis Semakin Rumit, BEM: Tolong Usut Capem BRK Pakning Itu

Admin
Share :
dana-psr-petani-sawit-bengkalis-semakin-rumit-bem-tolong-usut-capem-brk-pakning-itu

Kabar Daerah - Badan Eksekutif Mahasiswa se Riau Amir Aripin Arahap minta Kejaksaan atau Tipikor Polres Bengkalis periksa kepala Cabang Pembantu (CAPEM) Bank Riau Kepri Sungai Pakning, Badraini SH.

"Sudah jelas petani di Bengkalis Idris mengatakan secara administrasi sudah lengkap, malah bicara yang bukan-bukan. Kalau bisa jangan bertele-tele jadi pimpinan, kita minta periksa dia," kata Amir Aripin Arahap, Ahad (17/5/20).

Seperti dihebohkan Ketua Kelompok Tani Raih Kemenangan Kabupaten Bengkalis, Riau Idris sebelumnya mengeluhkan kebijakan Kepala cabang pembantu (Capem) Bank Riau Kepri (BRK) Sungai Pakning yang menghambat program Pemenrintahan Jokowi.

"Itukan memang program Jokowi kok Kepala capem ini menyebut membawa nama Jokowi, Logika dong. Jangan nanti kejadian seperti mantan Kepala BRK Capem Dalu-Dalu dan tiga bawahannya Zaiful Yusri, Syafrizal dan Heri Aulia, tersangkut kasus?," kata Amir.

Namun atas hebohnya berita sebelumnya itu Badraini, mengaku pada salah satu media "benar-benar pusing", akunya bukan lantaran kredit macet yang tiba-tiba nongol akibat pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid 19). Badraini kelenger ulah ancaman oknum perusahaan rekanan sejumlah petani yang sedang menjalani program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR).

"Enggak hanya diancam, saya malah diberitakan di sejumlah media online dengan bahasa macam-macam. Bahkan untuk menakut-nakuti, oknum itu bilang kalau dia timnya Jokowi lah, orang dekatnya Jenderal (Purn) Moeldoko lah. Padahal kami murni menjalankan aturan bank. Sebab kalau sempat ada yang salah, kami yang akan bermasalah dengan hukum," Badraini mengeluh, saat berbincang dengan media tersebut, Sabtu (16/5).

"Semua kegalauannya Kepala Capem BRK ini saya duga pernyataan memebla diri, sebab pihak bank hanya membayarkan bukan mengeluhkan petani," kata Amir.

Dana PSR tersendat menurut petani gara-gara pihak bank belum mentransper dana bantuan bibit sawit Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) yang merupakan upaya pemerintahan Jokowi mengangkat ekonomi rakyat dari perkebunan sawit, akibatnya bibit sawit jenis topas menjadi langka karena sudah diboking petani lain.

"Tapi dimedia Kepala BRK Capem Sungai pakning ini malah menjawab berita yang tak masuk akal. Dikatakan DP bibit 50 persen katanya.
Padahal petani sudah klarifikasi menjadi 25 persen tapi tidak jugan dicairkan sama dia (Kepala Capem BRK.Red)," lanjut Amir.
 
Akibatnya gara-gara dana BPDP-KS untuk PSR sebesar Rp. 25 per hektare ditahan pihak oknum BRK maka petani sawit di Bengkalis sekarang tidak lagi bisa beli bibit berkualitas tapi dengan harga murah.

"Nah, kata petani secara admiststrasi semua syarat antara pihak bank dan pihak ke tiga Dinas Perkebunan dengan petani sudah dilengkapi, tapi dana itu tak kunjung cair. Ini kan keterlaluan," katanya.

Sementara Ketua Kelompok Tani Raih Kemenangan Kabupaten Bengkalis, Riau Idris, mengtakan, melihat bahasa Badraini SH disalah satu berita media online, sangat disayangkan dan patut dipertanyakan.

Bahasa dia dimedia itu, kami di lapangan blom kerja pak, Padahal kan kami udah punya progres pak di lapangan dengan DP pak,50 persen katanya itu bohong. Udah kami klarifikasi sebelumnya menjadi 25 persen nyatanya kan tidak cair," jelas Idris.

Bayangkan lanjut idris, ambil ditempat harga bibit PPKS-Marihat Rp 38 ribu per satu bibit, dibandingkan harga bibit Topas (bibit sawit unggulan) harganya Rp. 49 ribu sampai ditempat dibeli petani Bengkalis yang akan dipesan itu.

"Itu yang kami maksut, harganya kalau tidak percaya silahkan cek, apalagi kalau diberitak terus ini menyangkut orang banyak dan dananya akan tersendat," kata Idris.

"Tapi ada uangkapan yang menarik dari orang bijak, 'Biasa diawak dibawakan ke orang?'," pungkasnya.

Sebelumnya Presiden Jokowi menyebutkan, perkebunan sawit rakyat seluas 500 ribu hektare harus dapat diremajakan dalam tiga tahun agar ekonomi masyarakat petani sawit terangkat.

Seperti diketahui program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) merupakan upaya pemerintahan Jokowi untuk mengembangkan perkebunan kelapa sawit rakyat di sejumlah Kabupaten. "Tapi sekaarang apalah jadinya?".

Anehnya pihak wartawan mengkonfirmasi pada Badraini, bukan menjawab malah memblokir Hp dan WA wartawan.**

 


Berita Terkait

Share:
Komentar Via Facebok :