Kabar Sosial - Kepala Tim Jurukampanye Hutan Greenpeace Indonesia, Rusmadya Maharudin, respon Usulan Presiden Joko Widodo untuk mengalihfungsikan lahan gambut di Kalimantan Tengah menjadi areal persawahan yang mendapat mendapat dukungan oleh Badan Restorasi Gambut (BRG) itu.

"Seharusnya BRG fokus merestorasi gambut secara menyeluruh bukan malah mendukung alih fungsi gambut," jelasnya.

Usulan tersebut ditakutkan Rusmadya akan berakibat Kebakaran lahan gambut di Kalimantan Tengah terjadi setiap tahun karena lahan tersebut kering sehingga gampang terbakar.

Seperti diketahui dari kejadian sebelumnya banyak Karhutla terjadi di bekas areal Proyek Lahan Gambut Sejuta hektare yang gagal di tahun 1990-an itu.

"Karhutla telah membawa petaka kabut asap yang mengganggu kesehatan masyarakat setiap tahunnya. Perlu diingat Kalimantan Tengah merupakan salah satu dari tujuh provinsi prioritas restorasi gambut BRG seluas 713.076 hektare," katanya.

Dikatkannya, kalau ini dilanjutkan maka Pemerintah secara sistematis telah melemahkan fungsi gambut yang merupakan salah satu ekosistem terpenting untuk iklim Indonesia dan dunia.

Merekam ingatan sebelumnya diketahui Luas area gambut yang terbakar di Kalimantan Tengah tahun 2019 saja mencapai 266,484.9 ha.

Alih fungsi gambut untuk pertanian sebagai solusi krisis pangan dikhawatirkan lanjutnya, hanya akan menyebabkan gambut kering dan merusak ekosistem gambut secara luas.

"Sehingga potensi kebakaran lahan gambut di Kalimantan Tengah akan lebih parah," lanjutnya. 

Sementara Direktur Formasi Riau, DR Muhammad Nurul Huda, SH.MH, mendukung protes Greenpeace Indonesia karena ini akan berdampak dan menjadikan preseden buruk bagi masyarakat. 

Huda mengusulkan lahan gambut sebaiknya dikembangkan menjadi pangan berbasis lokal seperti sagu dan jagung sehingga kebutuhan pangan setiap daerah bisa dipenuhi.

"Seharusnya pemerintah memanfaatkan lahan mineral bukan di lahan gambut, dengan metode pangan berbasis lokal seperti menanam sagu dan jagung," katanya.**