Kabar Pendidikan - Untuk mencegah penyebaran virus corona (COVID-19) DPR dan Kemendikbud sudah sepakat untuk meniadakan ujian nasional (UN) tahun 2020. Situasi ini lantas membawa dampak bagi pelaksanaan UN 2020 tersebut bagi 8,3 juta siswa yang harusnya mengikuti UN dari 106.000 satuan pendidikan di Tanah Air.

Hal ini sudah dibahas dalam rapat terbatas lewat video conference yang dipimpin Presiden Joko Widodo (Jokowi). Karena Jokowi menyadari pandemi COVID-19 mengganggu kegiatan belajar mengajar dan Jokowi sudah menyerukan untuk dilakukannya kegiatan belajar di rumah.

"Kita tahu COVID-19 sangat mengganggu pendidikan di tanah air dan kita juga telah kebijakan belajar dari rumah untuk mencegah penyebaran COVID-19. Situasi ini mebawa dampak pada UN di tahun 2020," kata Jokowi, Selasa (24/3/20).

Untuk itu, Jokowi menawarkan 3 opsi: UN 2020 tetap dilaksanakan, penundaan UN 2020, dan peniadaan UN 2020. Jokowi menekankan, jangan sampai 8,3 juta siswa dirugikan.

"Harus segera diputuskan dan ada 3 opsi yang dapat kita pilih, apakah UN tetap dilaksanakan, itu yang pertama," kata Jokowi.

Lalu yang kedua, apakah UN ditunda waktunya, atau ketiga ditiadakan sama sekali. Prinsip yang utama yang harus kita pegang adalah kebijakan ini bisa diambil tapi jangan sampai merugikan hak dari 8,3 juta siswa yang harusnya mengikuti ujian nasional yang diadakan.

Keputusan peniadaan UN tingkat SD, SMP, dan SMA ini sebelumnya sudah dibahas antara Mendikbud Nadiem Makarim dengan Komisi X DPR yang membidangi isu pendidikan. Rapat antara Nadiem dan Komisi X digelar secara virtual, Senin (23/3).

Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda mengatakan saat ini Kemendikbud mengkaji opsi pelaksanaan Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) sebagai pengganti UN. Kendati demikian opsi tersebut hanya akan diambil jika pihak sekolah mampu menyelenggarakan USBN dalam jaringan (daring).**