Penahanan Walikota Dumai Zulkifli AS Tersendat, Formasi Riau: KPK Jangan Membuat Resah
Kabar Korupsi - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih membiarkan koruptor di Dumai bebas menghirup udara segar sampai saat ini.
Dugaan kasus suap yang dikabarkan menetapkan Walikota Dumai Zulkifli AS sebagai tersangka semenjak hari Jumat tanggal 04 Oktober 2019 lalu, terkesan "gertakan sambal" KPK.
Zulkifli AS ditetapkan sebagai tersangka KPK karena memberikan uang suap Rp 550 juta kepada mantan Kepala Seksi Pengembangan Pendanaan Kawasan Perumahan dan Pemukiman Ditrektorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu, Yaya Purnomo.
Hal ini patut dikatakan diduga suap pasalnya agar Yaya cepat memuluskan anggaran DAK di Dumai. Selain itu, Zulkifli menerima sejumlah uang Rp 50 juta dan fasilitas hotel di Jakarta.
Penerimaan gratifikasi itu sangat berlawanan dengan jabatannya sebagai Wali Kota Dumai ini menurut Pakar Hukum Pidana Riau DR, Muhammad Nurul Huda, SH. MH., KPK sebaiknya cepat menahan yang bersangkutan.
Dikatakan Dosen Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Islam Riau (UIR), dalam menuntaskan kasus dugaan suap dan gratifikasi yang menjadikan Zulkifli AS serta Kepala Daerah lain juga pejabat di Kementerian sebagai tersangka, jangan tangung-tanggung.
"KPK dibawah pimpinan sekarang ini harus betul-betul bekerja keras dalam menuntaskan dugaan kasus korupsi yang beberapa orang kepala daerah dan sudah ditetapkan sebagai tersangka, Salah satunya adalah Walikota Dumai Zulkifli AS, namun belum saya dengar mereka bakal ditahan," Kata Huda, Kamis (05/03/20).
Dia yang juga sebagai pemerhati korupsi sebagai Direktur FORMASI RIAU mengatakan, "begini ya, Walikota Dumai Zulkifli AS telah lama menyandang status sebagai tersangka dugaan korupsi, ada baiknya diberi kepastian hukum dan untuk menjamin agar agenda anti korupsi di Riau tidak terganggu," lanjutnya.
Didesaknya agar KPK segera menentukan nasib pejabat ini karena ada baiknya KPK mempercepat proses hukum terhadap Zulkifli Walikota Dumai yang sudah jadi tersangka dugaan korupsi.
"Ini tidak baik dibiarkan berlarut-larut proses hukumnya, Saya khawatir kepercayaan rakyat terhadap KPK akan menurun," Tandasnya.
"Kalau memang dia tidak bersalah tolong dijelaskan, tapi kalau tidak cepat tahan sebab warga Riau resah karena penetapan tersangka ini membuat warga khawatir, sementara pejabat yang bersangkutan masih bebas," pungkasnya.**
