Kabar Pemerintahan - Dalam rangka membahas strategi pengurangan kemiskinan dan penurunan stunting di akhir tahun 2024, Wakil Presiden Ma'ruf Amin memimpin rapat Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), di Kantor TNP2K, Gedung Grand Kebon Sirih, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (11/2/20).

Rapat dihadiri oleh Menko PMK Muhajir Effendi, Mendagri Tito Karnavian, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim, Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto. Mereka juga bahas tantangan dan efektivitas penyaluran dana desa, anggaran bantuan sosial dan subsidi.

Hadir pula Menteri Sosial Juliari Batubara, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dab Transmigrasi Abdul Halim Iskandar, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa dan Kepala Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo.

Ma'ruf berpesan kepada menteri dan kepala lembaga yang hadir agar bekerja keras dan inovatif. Sehingga target pengurangan kemiskinan dan penurunan stunting dapat tercapai pada tahun 2024.

"Saya minta kepada para Menko dan Menteri terkait lainnya agar senantiasa bekerja keras, inovatif serta memantapkan koordinasi untuk memastikan tercapainya target pengurangan tingkat kemiskinan pada akhir tahun 2024," ujar Ma'ruf.

Selain itu, Ma'ruf mengatakan TNP2K dirancang untuk mendukung kebijakan dan membantu tugas dan kementerian lembaga agar target penurunan tingkat kemiskinan dan prevalensi stunting dapat tercapai. Dia menyebut rapat rutin akan dilakukan untuk melakukan monitoring dan koordinasi.

"Untuk itu, saya minta kepada Menko maupun para menteri untuk tidak segan memanfaatkan sekretariat ini untuk mendukung tugas yang dijalankan. Ke depan saya akan secara rutin mengadakan rapat tingkat menteri semacam ini untuk memastikan koordinasi kita terus berjalan baik," jelas Ma'ruf.

Ada beberapa poin yang dibahas dalam rapat tersebut. Seperti kerangka kebijakan penanggulangan kemiskinan melalui upaya untuk mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin serta upaya mendorong peningkatan pendapatan.**