Kabar Bisnis - Wakil Ketua Komisi III DPRD Riau, Karmila Sari mengatakan pada sejumlah media, sebenarnya berharap Komisi III DPRD Riau agar diundang untuk sama-sama mengawal proses pemilihan Komisaris Utama (Komut) dan Direksi Bank Riau Kepri (BRK).

Hal ini dikatakan beliau karena Komisi III DPRD Riau tidak diundang. Dengan terkesan tidak melibatkan komisi maka pembentukan BUMD, dalam penyertaan modal dengan tidak melibatkan DPRD khususnya komisi III maka dalam mengawal dana bank itu ditakutkan pihak Bank kebablasan.

"Sebagai mitra kerja pihak terkait dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS) Bank Riau Kepri (BRK) melibatkan Komisi III, ini agar pemilihan ini tidak terkesan disembunyikan dari pengawasan dewan," katanya.

Untuk diketahui, pemegang saham menetapkan dua nama calon Komisaris Utama (komut). Dua nama tersebut adalah Yan Prana Jaya Indra Rasyid dan Indra untuk selanjutnya, dua nama tersebut bakal dikirim ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk diuji rekam jejaknya.

"Walau tak ada hak suara minimal kalau kita hadir selaku pengawas pengelolaan uang BUMD ini akan berjalan sesuai harapan masyarakat," kata Karmila Sari

Banyak kalangan juga menyayangkan pemilihan ini terkesan disembunyikan dari wakil rakyat ini, salah satunya dari Direktur Forum Masyarakat Anti Korupsi (Formasi) Dr. Muhammad Nurul Huda, SH. MH, menyebutkan Yan Prana ini sudah menjabat sebagai Sekdaprov Riau. Artinya bisa dikatgorikan sumber lain, ini sebagai pejabat yang "haus jabatan".

"Masa mau jadi komut lagi, ini orang mau nya apa sih??," jelas Nurul, Senin (27/1/20).?

"Iya, saya pikir ada baiknya Sekdaprov Yan Prana mengundurkan diri dari calon komut, fokus saja ke Sekdaprov. Rakyat butuh pelayanan maksimal. Bekerja lah untuk rakyat. Biar yang jadi komut itu yang benar-benar menguasai ilmu perbankan," pungkasnya.

Sementara dikonfirmasi LSM menilai dalam pengelolaan Bank daerah di Riau telah menunjukkan carut marut birokrasi dan ada upaya KKN.**