Pakir Miskin di Padang Pariaman Minta Jaksa Usut Ketua Baznas

Pakir Miskin di Padang Pariaman Minta Jaksa Usut Ketua Baznas

Kabar Daerah - Sangat disayangkan Ketua Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Padang Pariaman menyalurkan uang umat itu kepada orang yang notabenenya kaya dengan dalih "pinjam', namun sampai sekarang dana tersebut tidak dikembalikan.

Ketua yang saat ini sudah menjadi mantan itu kabarnya salurkan dana umat itu pada anggota DPRD Padang Pariaman masa bakti 2014 - 2019 dari Fraksi Partai Golkar.

Dia yang juga sebagai Wakil Bupati Padang Pariaman itu kini dikecam, oleh warga yang selayaknya menerima Zakat di Padang Pariaman, Sulaiman (65Th). Menurutnya penyaluran dana Zakat pada dewan itu seharusnya dipertanyakan, bahkan seharusnya disidik Kejaksaan tinggi Sumbar.

"Apalagi kita dengar kabar angin kantor Baznas ini diduga dibakar diduga untuk menghilangkan jejak dana umat ini," kata pakir ini,.

Sulaiman minta pihak Kejaksaan Padang Pariaman melakukan penyidikan, "Itupun kalau mau, kalau tidak pasti diera Kajagung yang baru pihak Kejati Sumbar akan ambil alih," harapnya.

"Memberikan pada anggota dewan motifnya apa?, ini yang menjadi pertanyaan kami selaku orang yang berhak," lanjutnya.

Dikatkannya Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) pada 2019 menargetkan pengumpulan zakat di seluruh Indonesia sebesar Rp9 triliun. Nilai tersebut tentu masih sangat jauh dari potensinya.

"Namun kalau penyalurannya salah maka minat umat menyalurkan zakat akan menurun dan akan berakibat target itu juga akan menurun," katanya.

Dikomfirmasi wartawan okeline.com pada wakil Bupati Padang Pariaman yang juga mantan ketua Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Padang Pariaman, Suhatri Bur, atas kebenaran dana Baznas disalurkan pada salah satu dewan di Padang Pariaman dia membenarkan.

Sementara, ketua LSM Penjara Indonesia, Dwiki Zulkarnain mendengar hal ini mengaku berang, pasalnya dan Baznas adalah dana umat yang seharusnya disalurkan pada pakir miskin.

"Saya tidak menyebut bapak kita Suhatri Bur, tapi yang jelas uang rakyat di APBD kalau dikorupsi berurusan dengan aparat hukum, tapi kalau memang uang pakir miskin dikorupsi akan berusursan dengan hukum dan juga akan mendapat siksaan dunia, "tunggu saja balasannya.!". kata Dwiki, Selasa (17/12/19).**Jho