Kabar Sosial - Dukungan dari berbagai pihak terhadap pembubaran Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) dan TP4P (pusat) terus mengalir, kali ini dukungan juga datang dari KPK.

Sebelumnya sejumlah pihak di Riau juga sangat mendukung pembubaran TP4D maupun TP4 lainnya karena dinilai menghambat pengungkapan Korupsi, bahkan di Riau ada oknum yang memanfaatkan untuk memperkaya diri. 

Ketua KPK Agus Rahardjo, mengaku mendukung pembubaran ini setelah dikabarkan dari hasil kesepakatan pertemuan Menko Polhukam Mahfud Md dan Jaksa Agung yang baru ST Burhanuddin.

"Mungkin lebih baik TP4 dibubarkan, banyak yang mengeluhkan. KPK bulan Agustus 2017 pernah terima surat dari Apensi (Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia), agar keberadaan TP4D ditinjau kembali," katanya, Jumat (22/11/19).

Bahkan dia menilai tak perlu ada tim baru yang dibentuk usai TP4 dibubarkan. Menurutnya, jika pelaksana pembangunan melakukan kegiatan sesuai aturan, maka proses pembangunan bakal berjalan lancar.

"Mestinya tidak perlu ada tim pendamping, sepanjang kerja selalu mengikuti aturan yang ada, proses pengadaan segera dilakukan jangan ditunda-tunda, tidak korupsi, Insyaallah semuanya akan lancar," ujar Agus.

Agus pun mengingatkan lembaga pemerintah untuk segera melaksanakan lelang setelah DIPA diserahkan. Dia mengatakan lelang yang cepat dilaksanakan bisa membuat proyek bisa lebih cepat dikerjakan.

"Bulan-bulan seperti saat ini, mestinya pengadaan (lelang) sudah dilakukan karena DIPA sudah diserahkan ke setiap kementerian dan lembaga. Awal Januari, kontrak sudah ditandatangani," tutur Agus.

Banyak kalangan di daerah berdoa agar pembubaran ini bukan setakat wacana namun harus segera dilakukan agar oknum tidak leluasa lagi melakukan KKN.**jho