Opini Pembaca - Indonesia merupakan negara maritim dengan dua per tiga wilayahnya didominasi oleh perairan laut. Tidak dipungkiri hampir 70% wilayah Indonesia yaitu perairan laut mengandung kekayaan ekosistem laut yang melimpah.

Dengan wilayah perairan laut yang sangat luas Indonesia akan mendapat manfaat keberkahan yang luar biasa, namun juga anugerah tersebut bisa menjadi ancaman untuk Indonesia. 

Kita ketahui perairan laut Indonesia itu sangat luas namun, beberapa kendala utama dalam mewujudkan kegiatan perikanan berkelanjutan (sustainable fishing) di Indonesia adalah: 1) pengelolaan perikanan (fisheries management); 2) pelaku usaha perikanan; dan 3) penegakan hukum (law enforcement)., sehingga pemanfaatan sektor perikanan belum dimaksimalkan.

Praktik perikanan berkelanjutan (sustainable fishing) adalah amanat dari tujuan ke-14 Pembangungan Berkelanjutan (SDGs). Semua negara menyatakan kesiapannya untuk menerapkan perikanan berkelanjutan.

Karena semua negara sepakat masih membutuhkan pasokan sumber daya dari laut yang tidak bisa tergantikan oleh sumber daya daratan. Oleh karena itu, di masa mendatang, generasi penerus masing-masing negara masih dapat menikmati sumber daya ikan dan gizi baik akan terpenuhi.

Hasil Produksi Perikanan Indonesia [Kendala 1]

Salah satu pemanfaatan kekayan laut indonesia adalah produksi perikanannya, berdasarkan data perikanan BPS dilihat dari produksi perikanan laut yang dijual di TPI (Tempat Pelelangan Ikan) mengalami peningkatan dari tahun 2015 sampai 2017 dimana 535712 Ton pada 2015 kemudian naik 5,5% di tahun 2016 menjadi 565585,9 dan pada tahun 2017 produksinya meningkat 11,6% menjadi 657691.

Pada tahun 2018 hasil Publikasi BPS, yang menjadi komoditas unggulan perairan laut adalah ikan layang, ikan cakalang dan cumi-cumi dimana dari triwulan I sampai triwulan IV komoditas unggulan ini cenderung meningkat. Pada triwulan I  volume produksi ikan layang 163 ribu kuintal meningkat menjadi 379 ribu kuintal di triwulan IV.

Berkat kinerja kementerian kelautan dan Ibu Susi Pudjiastuti keberhasilan memberantas pencurian ikan kapal asing serta diterapkannya illegal, unreported, unregulated fishing(IUUF) menyebabkan stok ikan disebut-sebut meningkat signifikan selain itu terjadi ekspor raya perikanan pada 2019 bisa menjadi indikasi kebangkitan sektor bisnis kelautan dan perikanan.

Masih lemahnya sistem pengelolaan perikanan merupakan isu strategis dan permasalahan umum yang pokok dalam mewujudkan sektor perikanan berkelanjutan di Indonesia. Produksi perikanan yang meningkat ini belum dimaksimalkan dengan pengelolaan perikanan, dimana belum meratanya potensi pemanfaatan sumber daya ikan dan ketersediaan Tempat Pelelangan Ikan di Indonesia.

Berdasarkan publikasi Statistik Pelabuhan Perikanan BPS 2018, daerah yang belum ada TPInya adalah Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Sumatera Selatan dan Sumatera Barat, sedangkan produksi kurang dari 100 ribu kuintal yang dijual di TPI Nusa Tenggara dan Indonesia bagian timur masih mengalami pemanfaatan yang belum optimal (underfishing).

Lain halnya dengan kawasan barat dan tengah Indonesia sudah menunjukkan gejala padat tangkap (overfishing), seperti Selat Malaka, perairan timur Sumatera, Laut Jawa, dan Selat Bali.

Meskipun begitu, meningkatnya produksi perikanan tidak dipungkiri lagi dan  sejalan dengan meningkatnya konsumsi ikan nasional yang terus didorong oleh kementerian kelautan dan Ibu Susi Pudjiastuti dengan #IKANITUENAK dan GEMARIKAN (Gerakan Masyarakat Makan Ikan).

Konsumsi ikan ditargetkan pada tahun 2019 mencapai 50 kilogram perkapita per tahun, berdasarkan data Susenas BPS diolah Ditjen PDS-KPP konsumsi ikan nasional (Kg/Kap) terus meningkat dari tahun 2012 sampai 2017 yaitu 33,89 kg/kap di tahun 2012 menjadi 46,49 kg/kap di tahun 2017.

Dilihat dari kacamata yang berbeda, meskipun konsumsi ikan terus meningkat, sampai saat ini konsumsi ikan nasional masih mengalami kesenjangan atau tidak meratanya antara daerah barat dan timur Indonesia. Dari data KKP, diketahui angka konsumsi ikan di Indonesia Barat masih mencapai rerata 26,2 kilogram yang berbeda cukup jauh dengan konsumsi ikan di Indonesia Timur yang sudah mencapai 40-50 kilogram per kapita. 

Sumbangan Sektor Kemaritiman Dan Kelautan Terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) [Kendala 2]

Dengan segala potensi yang ada, sektor kemaritiman bisa memenuhi segala kebutuhan, terutama dari sektor perikanan dan kelautan. Rendahnya pemanfaatan potensi yang ada bisa dilihat dari sumbangan sektor perikanan terhadap PDB masih rendah dibandingkan sektor-sektor lainnya.

Berdasarkan data publikasi PDB Triwulan BPS 2018, sejak tahun 2014 sampai 2017 tiap tahunnya sharing subsektor perikanan terhadap PDB Atas Dasar Harga Berlaku terus meningkat dengan perlahan.

Dari 2,32% di tahun 2014 menjadi 2.57% di tahun 2017. Subsektor perikanan menempati urutan ke 3 sebagai subsektor yang berkontribusi besar terhadap sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan setelah sub golongan Tanaman Pangan dan Tanaman Perkebunan.

Seperti halnya penjelasan sebelumnya diharapkan subsektor perikanan menjadi subsektor unggulan yang meberi kontribusi besar di sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan serta PDB.

Dengan begitu optimisme harus terus dibangung untuk suksesnya praktik perikanan berkelanjutan. Pada periode 2012 sampai 2017 dilihat dari volume ekspor-impor, volume ekspor turun 2,53% per tahun sedangkan volume impor naik 2,30% per tahun.

Jika dilihat dari nilai ekspor-impornya, nilai ekspor naik 3,66% per tahun dan nilai impor juga naik 1.40% per tahun. Kenaikan nilai ekspor lebih tinggi dibandingkan kenaikan volume ekspor, hal ini disebabkan antara lain; meningkatya harga ekspor dan produk yang memiliki nilai tambah.

Untuk jenis ekspor menurut komoditas utama pada periode 2012-2017 yaitu udang, rajungan-kepiting, cumi-sotong-gurita dan rumput laut terus mengalami kenaikan per tahunnya. Sumber : BPS diolah Ditjen PDS-KKP.

Usaha Melawan Ancaman Ekosistem Pesisir dan Laut [Kendala 3]

Sampai hari ini Indonesia terus berjuang untuk memberantas aktivitas perikanan tangkap yang ilegal (illegal, unreported, unregulated fishing/IUUF) dimana akan merugikan Indonesia dari segi rusaknya ekosistem laut, berkurangnya stok perikanan yang tidak bertanggung jawab dan kerugian milyaran rupiah yang diterima Indonesia, padahal ekosistem pesisir dan laut adalah habitat yang penting bagi keanekaragaman hayati dan produktivitas perikanan.

Sehingga perlu upaya ekstra keras, tegas, dan tak biasa untuk menghilangkan kegiatan merugikan Nusantara ini.

Diantara cara  yang tak biasa itu, ialah penenggelaman kapal, cara yang sempat kontrovesi ini tentuya sudah dipikirkan matang-matang oleh Ibu Susi Pudjiastuti. 
Karena aturan larangan kapal asing masuk ke Indonesa untuk mencari ikan tidak memberi rasa takut dan efek jera pada calon pelaku, hukuman penenggelaman kapal ini memang seharusnya dilakukan.

Oleh : Emalia Septiani Hirma, Mahasiswa Politkenik Statistika STIS Jurusan Statistika DIV.