Kabar Korupsi - Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) atau kita kenal dengan pengembangan pembangkit listrik tenaga uap berbasis batu bara kapasitas 2X3 MW anggaran tahun 2007-2008 yang terletak di Kota Ringin, Kecamatan Mempura, Siak, Riau mangrak, kini proyek itu menjadi perhatian KPK.

Proyek pengembangan pembangkit listrik tenaga uap berbasis batu bara kapasitas 2X3 MW anggaran tahun 2007-2008 dikerjakan oleh PT. Modaco Enersys menelan dana RP.  91.673.299.261 dengan waktu 18 bulan semenetra pengawas PT. Lapi Ganeshatama Konsulting entah kenapa proyek ini jadi sarang kecoa.

Sebelumnya presiden Jokowi yang mengintruksikan untuk mengusut beberapa proyek listrik yang mangkrak, bahkan sudah beberapa daerah yang sudah diusut dan ditangani KPK, tapi entah Proyek PLTU di Siak ini belum juga tersentuh.

"Info yang saya dengar KPK akan menindaklanjuti proyek mangrak di Siak ini, semoga KPK diberikan kekuatan mengusut proyek yang menghabiskan dan hampir 100 Milyar ini," kata Ketua LSM Penjara Indonesia, Rabu (6/11/19).

Serlain  LSM masyarakat Siak sangat bangga dan bahagia rencana awal pembangunan Proyek tersebut, namun dengan berjalannya waktu masyarakat kecewa pasalnya daerah Siak masih membutuhkan tambahan daya listrik sementara PLTU ini jadi besi tua.

"Selain proyek PLTU masih ada beberapa proyek skala milyaran rupiah dikucurkan namun tidak juga berjalan atau difungsikan sebagaimana peruntukan awal," ucapnya.

PLTU Koto Ringin, Siak ini kabarnya tidak telah beralih fungsi ke BUMD Siak, seolah-olah Bupati lepas tangan dan mencoba mengalihkan tanggung jawab.

Hal senada juga dikatakan Bupati Siak, Syamsuar pada tribunpekanbaru, katanya PLTU Koto Ringin, sudah diserahkan Bupati yang lama kepada BUMD Riau. Hal itu atas persetujuan DPRD Siak dengan Perda Penyertaan modal,

"Kayaknya semua terlibat, KPK jangan gentar hanya tinggal minta datanya lantas  langsung diusut," tukas Ketua LSM Penjara Indonesia, Dwiki Zulkarnain.**Jho