Kabar Sumbar- Kepala Dinas (Kadis) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang  (PUPR) Kabupaten Padang Pariaman, Sumbar,  Deni Irwan mengatakan pembangunan taman disepanjang jalan kantor PUPR sampai kekantor Inspektorat pembiayaan sudah dibahas oleh, TIM angaran.

Namun dia mengaku tidak ikut dalam pembahasan angaran tersebut, dikatakannya pembangunan taman disepanjang kantor PUPR itu untuk tahun angaran (TA) 2019.

"Sudah ada dalam anggaran, dimana pembangunan taman disepanjang jalan kotor PUPR, 2019 sedang dikerjakan," Kata Deni Kamis (11/10/19) saat dihubungi melalui telepon seluler.

Namun dikatakannya dia hanya menjalankan apa yang sudah ada dalam angaran, mengenai azas manfaat dari pembangunan taman itu dia kurang fakam, namun dia menyarankan masalah azas manfaat wartawan disarankan tanyakan langsung kepada bagian pengangaran.

"Mengemai azas manfaat terhadap pembangunan taman disepanjang jalan itu tanyakan lansung kepada yang mengangarkan," katanya.

Sementara Komisi IV Fraksi Demokrat, DPRD Padang Pariaman,  Januar Bakri, mengatakan dalam pembangunan yang berpihak pada rakyat, dimana pemerintah daerah lebih mementingkan pembangunan yang berskala besar.

"Karena itu suara rakyat tidak lagi terwakili lagi sehingga kesenjangan terjadi dan hak-hak rakyat, melalui usulan Anggota Dewan telah digilas atau 'dilibas' habis oleh Pemkab," Kata Januar, Senin lalu.

Dicontohkannya, seperti pembangunan Taro City, Masjid Raya, taman disepanjang Kantor PUPR termasuk pembangunan Pendopo Rumah Dinas Bupati dari rehab ringan menjadi rehab berat, semua pembangunan tersebut menelan anggaran APBD daerah cukup besar sementara pembanguna yang diharapkan dirasakan langsung tidak terjadi.

"Sangat disayangkan beberapa kalangan masyarakat menyoroti dengan tajam dan mempertanyakan pembangunan Pendopo Rumah Dinas Bupati tersebut, itu untuk masyarakat yang mana, karena keberadaan bangunan itu di Kota Pariaman tidak dirasakan," katanya.

Sementara Keluhan hampir disetiap instansi atau OPD terkait 6 Ribu orang lebih kekuranganPNS di Padang Pariaman, bahkan setengah diantaranya hampir belum mendapatkan gaji TTP.

"Kesejahteraan masyarakat dikorbankan, demi bangunan wah.. itu, sementara Kas minus," katanya.

Januar kini baru sadar bahwa kebijakan Bupati sudah melenceng dari Visa Misinya, tentunya sebagai kepala pemerintahan Ali Mukhni seharusnya mementingkan kesejahtraan dibandingkan mempermewah kediaman dinas itu.**