Kabar Daerah - Diduga lemahnya pengawasan pada pelaksanaan rehap Kantor Walikota Pekanbaru, yang menelan APBD Pemko sebesar Rp 8,7 miliar, oleh Pejabat Pembuat Komiten (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada proyek tersebut, patut dicurigai dan terindikasi sejumlah dugaan kecurangan.

Berdasarkan pantauan dilokasi kerja, Senin (29/10/18) oleh wartawan okeline.com, Arman menemukan sejumlah pekerjaan yang asal jadi, misalnya pada finising Aluminium Composite Panel (ACP) yang terlihat amburadul dan jelek.

Kalau dibandingkan dengan dua gedung Telkom dan Bank BRI atau gedung yang lain yang memasang ACP terlihat pemasangan di kantor wali kota ini asal jadi dan cepat siap saja (diburu waktu), pasalnya terlihat dari kwalitas finising ini sangat jelek, kalau jaksa tidak percaya silahkan survei gedung telkom tersebut dan bandingkan hasilnya.  

Selain itu ACP ini diduga dimainkan, juga saat lelang lalu ada surat dukungan dari dua merek Willstrong merek Jiyu, tapi herannya belakangan surat ini tidak muncul pada bukti dukungan ini. Apalagi patut dicurigai karena ACP yang seharusnya dipasang dalam kni dipasang diluar. 

Ketua Pusat Advokasi dan Bantuan Hukum Riau (PABHR), Edwar Pasaribu SH, Jumat lalu dikonfirmasi menyarakan sebainya Tim Pengawal Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) mulai meneliti keaslian dan kwalitas bahan yang dipasang pada proyek rehab gedung ini.

Edwar Pasaribu SH juga minta pihak rekanan untuk tidak mengurangi atau mencuri bahan materil spesifikasi teknis yang ada dalam kontrak, karena perbuatan tersebut bisa melanggar UU Nomor 20 tahun 2001 bunyinya perubahan atas UU 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

"Jeleknya pekerjaan ini tentunya diduga karena kurang pengawasan dari konsultannya, sebaiknya gedung milik rakyat ini dibangun secantik mungkin karena ini uang rakyat," jelas Edwar.

Entah siapa dibelakang proyek rehab kantor wali kota ini, pejabat Plt Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan Setdako Pekanbaru dikonfirmasi tidak mau menjawab, terlepas dari benar tidaknya dugaan ini kami tidak mendapat jawaban apa-apa, apalagi konsultan pengawas yang katanya bernama Dodi juga tidak mau dikonfirmasi, sampai berita ini diturunkan belum ada titik terang pada jawaban kedua pengawas ini.

Jaksa selaku Tim Pengawal Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) tidak boleh tidur atas dugaan temuan ini, Edwar minta tim ini untuk turun kelokasi guna mengecek kebernaran informasi tersebut.**Ajho.