Kabar Lingkungan - Dengan telah terserangnya Sebanyak 1.136 warga Kota Pekanbaru oleh penyakit Infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) kini kembali aparat sibuk mengusut pelaku pembakaran hutan dan lahan (Karhutla), tapi nanti ujung-unjungnya setelah diusut pelaku bebas, yang lebih parahnya Bos PT Adei Plantation setelah divonis MA malah tidak ditangkap dengan alasan lari.

Apalagi belakangan kita dengar tersangka pelaku Karhutla malah di SP3 kan oleh Polisi, ironis memang ketika warga yang diadili itu terbukti dan langsung ditahan sementara pelaku perusahaan "dibebaskan?".

Sebelumnya bahkan Direktur Eksekutif Independen Pembawa Suara Pemberantas Korupsi Kolusi dan Kriminal Ekonomi Republik Indonesia (IPSPK3-RI), telah meminta, Jaksa Agung Muda Pengawasan (JAM WAS) Kejagung segera memeriksa Pihak Jaksa di Pelalawan, Riau yang diduga sengaja membiarkan tiga terpidana terpidana kasus pembakaran lahan di Pelalawan.

"Terpidana ini adalah Danesuvaran KR Singam, Tan Kei Yoonh, Goh Tee Meng yang merupakan pembakar lahan sehingga menyebabkan kabut asap sampai kenegara tetangga seperti Singapura dan malaysia," Jelas Ganda Mora, Kamis (28/6/18) dilansir dari laman metroterkini.com.

Selain itu dia juga minta membekukan operasional PT Adei Plantation and Industry (Adei) karena diduga ikut terlibat dalam pelarian tiga Bosnya itu.

Dugaan ini ternyata gayung bersambut, sebab sebelumnya ada salah seorang wartawan di Pelalawan bernama Suhemri Harus menunggu Kasi Pidsus Pelalawan lebih dari satu jam hanya untuk konfirmasi saat akan lebaran tahun sebelumnya, ternyata tamu itu adalah para petinggi PT. Adei.

Saat ini bahkan saking hangatnya penindakan pelaku Karhutla dikabarkan Gubernur Riau (Gubri) Drs Syamsuar MSi, akan melancarkan razia ke lokasi perkebunan kelapa sawit ilegal di Riau pada Senin (12/8/19) besok, hasilya kita tunggu saja apakah berlanjut atau sekedar "asal bapak senang (ABS)".

Tak kalah sebelumnya juga Kapolda Riau Irjen Pol Widodo Eko Prihastopo melakukan konferensi pers akan ikut andil dalam Tim Gabungan Optimalisasi Penerimaan Pajak Riau yang dipimpin Gubri, lagi-lagi kita tunggu hasilnya.

Kabarnya, Tim ini dilengkapi anggota TNI dari Korem 031/WB, Polda Riau, Disbun Riau, Dinas LHK Riau,  BPN Riau, Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Riau, Kantor Perizinan Penanaman Modal Riau, dan sejumlah OPD lainnya.

Banyak perusahaan yang melakukan perusakan lingungan dengan menanam sawit Dilahan gambut yang menyebabkan lahan ini kekeringan karena air didalam lahan gambut itu dikuras memalui kanal mereka.

LSM Penjara Indonesia, Dwiki Zulkarnain menyebutkan, pengeringan lahan gambut ini bukan saja dilakukan oleh kebun sawit tetapi juga diperparah oleh lahan HTI pabrik bubur kertas di Riau, sehingga kebakaran lahan susah dipadamkan.

"Kalau mau tidak ada lagi kabut asap yang ditertibkan itu para pelaku perambah lahan gambut atau memberikan sangsi bagi perusahaan yang merambah daerah aliran sungai (DAS)," kata Dwiki, Minggu (11/8/19).

Diperingatkan Dwiki, sebaiknya aparat terkait seperti KLHK dan lainnya harus melakukan tindakan nyata dengan menindak perusahaan nakal di Riau. "Kalau tidak ditindak Karhutla tahun depan akan lebih parah lagi," kata Dwiki.

Berdasarkan informasi perusahaan yang merambah DAS dan menanam lahan Gambut bahkan membabat lahan melebihi HGU adalah, PT Adei Plantation, PT Indosawit, PT Gandahera, PT Musim Mas, PT Surya Bratasena Plantation (SBP), PT Arara Abadi, PT Sumatera Riang Lestari, PT Langgam Inti Hibrido, PT SSS, pokoknya hampir semua perusahaan yang ada di Riau melakukan dugaan perusakan lingkungan.

Atas rusaknya hutan Riau ini, Pemprov Riau berencana membentuk tim penertiban 1 juta hektare kebun sawit ilegal, untuk menindaklanjuti temuan dan arahan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, tim bentukan pemda tersebut rencananya akan berada di bawah pimpinan wakil gubernur Riau Edy Nasution.

Doa warga semoga mereka para penyelamat lingkungan ini diberikan iman yang kuat agar kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) tidak terjadi lagi, semoga doa warga ini didengar oleh presiden Joko Widodo.**Ajho