Kabar Medan - Jelang Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke - 80, Rahmadsyah Warga Kota Medan dan Aktifis yang tergabung dalam Mimbar Rakyat Anti Korupsi Sumatera Utara berencana akan mengibarkan bendera kartun 'One Piece' di depan DPRD Kota Medan.

Rahmadsyah mengatakan bahwa dirinya akan  menggelar aksi mengibarkan bendera One Piece tepat di depan dinding tulisan 'DPRD Kota Medan, dirinya juga mengatakan bahwa rencananya aksi tersebut  merupakan bentuk protes secara simbolik tentang "AS" Sekwan DPRD Medan yang masih belum menindaklanjuti hasil temuan BPK RI.

"Sudah Ulang Tahun Temuan BPK RI, Ada apa Sekwan DPRD Medan AS masih duduk manis menikmati fasilitas wah dari pajak Rakyat ?, sebagai bentuk protes kita akan kibarkan Bendera One Piece tepat di depan dinding tulisan 'DPRD Kota Medan," ungkapnya, Sabtu, (2/8/2025).

Sebelumnya di beritakan, berdasarkan Informasi yang di himpun awak media Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (LHP BPK RI) Nomor : 43.B/LHP/XVIII.MDN/05/2024 Tanggal 20 Mei 2024 bahwa ada sekitar Rp 2,2 Miliar yang hingga saat belum di tindak lanjuti oleh Sekretaris DPRD Kota Medan.

Hitungan awak media Rp 2,2 Miliar yang hingga saat belum di tindak lanjuti oleh Sekretaris DPRD Kota Medan sudah "berulang tahun" ke satu tahun, padahal dalam 90 hari, tindak lanjut temuan BPK RI harus sudah dilakukan sesuai dengan rekomendasi yang disampaikan dalam laporan hasil pemeriksaan. Jika tidak, maka pejabat yang bertanggung jawab dapat dikenai sanksi berupa pidana penjara paling lama 1 tahun 6 bulan dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00.

*Sanksi Tidak Ditindaklanjutinya Temuan*

- Pidana penjara paling lama 1 tahun 6 bulan
- Denda paling banyak Rp500.000.000,00

*Langkah-Langkah Tindak Lanjut*

- Segera melakukan tindak lanjut terhadap temuan hasil audit dan menyiapkan bukti pendukung secara lengkap
- Berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan seluruh temuan dapat segera ditindaklanjuti
- Menyusun Action Plan sebagai bentuk komitmen penyelesaian temuan hasil audit

*Dasar Hukum*

- UU No. 15/2004 Pasal 26 Ayat (2)
- PerKa BPK RI No.2/2017 Pasal 9 ¹.**

Aliansi Masyarakat Islam Rahmatan Lil Alamim  Kiyai  Zulkarnain, SE, M.Sc, M.Ag mengatakan dirinya meminta Komisi 1 DPRD Kota Medan menggelar Rapat Dengar Pendapat terkait Temuan LHP BPK RI Nomor : 43.B/LHP/XVIII.MDN/05/2024 Tanggal 20 Mei 2024 bahwa ada sekitar Rp 2,2 Miliar yang hingga saat belum di tindak lanjuti oleh AS Sekretaris DPRD Kota Medan

"Demi menciptakan Pemerintahan yang bersih dan berwibawa kita berharap Komisi 1 DPRD Kota Medan menggelar Rapat Dengar Pendapat terkait temuan BPK RI tersebut dan memberi sangsi terhadap AS Sekwan karena tidak menindak lanjuti temuan senilai Rp 2 Miliar lebih," katanya.

Lanjut Kiyai Kiyai  Zulkarnain, SE, M.Sc, M.Ag juga berharap Aparat Penegak Hukum baik itu Poldasu dan Kejatisu agar memberi sangsi tegas kepada AS Sekretaris DPRD Kota Medan.

"Inikan sudah berulang tahun AS Sekwan tidak menindaklanjuti Hasil LHP BPK RI, kita minta APH baik itu Poldasu dan Kejatisu memberi sangsi kepada AS Sekwan DPRD Kota Medan demi menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa," pungkasnya.

Awak media mencoba konfirmasi ke AS Sekretaris DPRD Kota Medan melalui pesan WA namun AS malah memblokir WA.**