Kabar Pelalawan - Terkait perdebatan untuk menunda mengosongkan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN), pemerintah atau Satgas PKH jangan percaya lagi, pasal nya dalih berpihak ekonomi banyak oknum pejabat yang memiliki lahan dalam kawasan tersebut dengan mengatasnamakan petani kecil.

“Padahal dalih demi ekonomi masyarakat itu untuk menyelamatkan sawit oknum dengan keluarganya dalam kawasan TNTN, kalau ada seorang kepala daerah yang mengusulkan PKS tampung buah sawit kawasan TNTN ini [perlu di cek kesehatannya?,” kata pegiat lingkungan, Batara, Selasa (24/6/25). 

Yang lebih disayangkan lagi ketika Satgas PKH sudah berupaya memutus mata rantai ekonomi dalam kawasan itu, ada bupati yang meminta Pabrik Kelapa Sawit (PKS) menampung buah dalam TNTN itu.

“Sangat kita sayangkan seorang bupati mengatasnamakan ekonomi seolah melegalkan PKS menampung buah sawit dalam kawasan. Apakah permintaan bupati itu hukum. Setahu kami PKS di Riau banyak kroninya oknum katakanlah pribadinya seorang Bupati,” katanya. 

“Jangan melanggar UU dan hukumlah alasan mengantisipasi potensi gejolak ekonomi dan sosial di tengah masyarakat,” ulas Batara.

Katanya “ketika seorang Bupati secara tegas meminta seluruh perusahaan kelapa sawit untuk tetap menerima hasil panen sawit dalam kawasan TNTN”.

“Maka yang harus ditangkap itu oknum Bupatinya dulu sebab menjadi provokator dalam penertiban kawasan TNTN,” katanya.**.