Kabar Medan - Pancasila, sebagai dasar negara dan falsafah hidup bangsa Indonesia, mengandung nilai-nilai luhur yang bersifat inklusif, egaliter, dan berorientasi pada keadilan sosial. Namun, dalam konteks kekinian, Pancasila menghadapi tantangan serius dari penetrasi ideologi oligarki yang semakin merasuki ruang-ruang kebijakan dan struktur kekuasaan negara.

Ideologi oligarki, dalam pengertian klasik, merujuk pada konsentrasi kekuasaan dan sumber daya pada segelintir elite ekonomi dan politik yang saling menopang dalam jaringan kepentingan sempit. Fenomena ini memperlihatkan kontradiksi tajam dengan sila keempat dan kelima Pancasila yang menekankan pada demokrasi dan keadilan sosial.

Pancasila di duga dalam Kepungan Oligarkhi, Kesenjangan antara si Miskin dan si kaya Semakin "Menganga".

Realitas kemiskinan yang masih ada dan kurangnya penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. 

Pancasila diharapkan mampu menjadi kekuatan pengatur terbesar dalam menghadapi masalah kemiskinan, tetapi jika tidak diimplementasikan secara efektif, maka Pancasila akan menjadi "tak sakti" atau tidak memiliki pengaruh nyata dalam kehidupan masyarakat.

Berdasarkan Informasi yang di himpun awak media menurut Bank Dunia sebagaimana dilaporkan dalam Macro Poverty Outlook 2025, per 2024 jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 60,3 persen. 

Data tingkat kemiskinan di Indonesia ini menurun tipis bila dibandingkan pada tahun 2023, di mana angka kemiskinan di Indonesia versi Bank Dunia sebayak 61,8 persen. Masih mengacu pada data dari Bank Dunia, maka jumlah penduduk miskin di Indonesia berada di urutan keempat terbanyak dari sisi persentase di dunia.

Berikut rangkingnya: Afrika Selatan: 63,4 persen 

Namibia: 62,5 persen

Botswana: 61,9 persen

Indonesia: 60,3 persen

Guatemala: 57,3 persen

Guinea Khatulistiwa: 57 persen 

Armenia: 51 persen Fiji: 50,1 persen 

Georgia: 35,6 persen

Gabon: 34,6 persen

Bank Dunia juga mencatat pertumbuhan ekonomi atau kenaikan Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 5 persen pada tahun 2024. Lalu angka lapangan kerja mencapai 67,2 persen, dan inflasi 2,3 persen. 

"Pertumbuhan ekonomi tetap terjaga, kemiskinan dan pengangguran menurun, tetapi penciptaan lapangan kerja baru untuk kelas menengah masih jauh tertinggal. Ketidakpastian kebijakan global dan domestik memicu arus keluar investasi, sehingga menekan rupiah," tulis Bank Dunia dalam rangkuman laporannya tentang ekonomi Indonesia. 

Bank Dunia menyebut, ketidakpastian regulasi di Indonesia jadi alasan banyak investasi kabur. Untuk bisa mencapai pertumbuhan sesuai target, pemerintah Indonesia perlu melakukan reformasi struktural. 

"Pertumbuhan diproyeksikan mencapai rata-rata 4,8 persen hingga 2027, tetapi ketidakpastian dalam kebijakan perdagangan dapat memengaruhi investasi dan pertumbuhan. 

Reformasi struktural untuk mempercepat pertumbuhan produktivitas, di samping kehati-hatian fiskal dan moneter, merupakan kunci untuk memajukan agenda pertumbuhan pemerintah," tulis Bank Dunia.**