Kabar Medan - 100 hari kerja Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas, sejak dilantik pada 20 Februari 2025 kemarin, DPP SATU BETOR Kota Medan meminta Walikota Medan Rico Waas untuk mencopot Kadis Perlindungan Perempuan & Anak Kota Medan. Hal itu disampaikan Johan Merdeka sebagai Ketua Satu Betor Kota Medan di Medan (31/5/2025).

"Banyaknya genk motor dan tawuran yang terjadi di Medan Utara menyiratkan kegagalan oleh dinas perlindungan anak Kota Medan," ungkapnya.

Johan Merdeka juga mengatakan bahwa bahwa banyaknya Tawuran & Genk Melibatkan anak dibawah umur yang terjadi di Medan Utara, meyebabkan pendapatan abang abang betor jauh menurun, tanpa ada penanganan yang serius oleh dinas terkait

"Tawuran tersebut menyebabkan para Abang Betor takut beroperasi karena khawatir jadi korban dan kami pun tidak berani melintas hampir saban waktu karena tawuran tersebut bisa terjadi kapan saja" lanjut beliau.

Untuk itu DPP SATU BETOR (Solidaritas Angkutan Transportasi Umum Becak Bermotor) menyayangkan tidak adanya sikap dan tindakan yang lebih massive atas penanganan tawuran sampai ada korban yang meninggal dunia dan juga korban aparat keamanan.

Hal ini disayangkan oleh Johan Merdeka selaku Ketua Umum DPP SATU BETOR, dan meminta Kepala Dinas Perlindungan Anak segera di ganti.

"Kami jadi ketakutan cari makan pak wali karena tawuran di Medan ini semakin menjadi-jadi di jalanan," katanya.

"Kadis Perlindungan Anak sudah layak dicopot Bang Rico Waas selalu Walikota Medan karena bertahun - tahun di Kota Medan ini terjadi tawuran, tidak ada upaya dan konsep yang jelas dari Dinas Perlindungan anak," ujarnya.

Lanjut Johan Mereka mengatakan bahwa kebanyakan yang dibuat hanya kegiatan seremonial belaka juga tidak memberi dampak pada penurunan kenakalan remaja di Kota Medan yang sudah menyebabkan korban-korban jiwa.

"Jika seruan ini tidak ditanggapi, kami sangat besar kemungkinan akan turun ke jalan karena saat ini kami sudah sangat resah dan turut terdampak akibat tidak becusnya Kadis Perlindungan Anak menangani persoalan anak di Kota Medan ini" tegas pria yang juga pegiat anti korupsi ini.**