Kabar Medan - Meskipun memiliki status yang berbeda, guru honorer adalah pekerja yang menerima upah untuk pekerjaan mereka. Mereka berhak atas hak-hak dasar pekerja dan perlakuan yang adil, sebagaimana buruh pada umumnya. 

Rahmadsyah Aktifis yang tergabung dalam Persatuan Buruh Sumatera Utara mengatakan bahwa guru honorer adalah kelompok masyarakat dengan kesejahteraan rendah. Bahkan sebagian besar dari mereka harus terlilit hutang dan nyambi pekerjaan lain untuk dapat tetap hidup. 

"100 hari Kerja Rico Waas Walikota Medan dana Insentif guru bulan April dan Mei belum terbayarkan, ketika kami bertanya ke Dinas Pendidikan, Dinas bunga ke Kantor Walikota Medan, ketika kami kekantor Walikota Medan, walikotanya tak bisa di jumpai, ada apa kami seperti di bola-bola hanya untuk mendapatkan hak guru Honorer Kota Medan,"  ungkapnya," Sabtu (24/5/2025)

100 hari kerja Rico Waas Walikota Medan masih banyak sekali ditemukan para guru honorer dengan umur yang sudah tidak muda lagi bahkan keterbatasan beraktifitas, tetapi masih mengabdi untuk anak-anak penerus bangsa dan hanya mendapatkan gaji kurang dari Rp 1.000.000 bahkan hanya Rp 200 ribu – Rp 400 ribu saja, bisakah hal itu disebut sejahtera?

"Tentunya kita semua berharap Rico Waas Walikota Medan benar-benar bisa memenuhi janji politik bukan hanya sekedar kampanye, bisa memberikan hak-haknya, kesejahteraannya, kesetaraan dan perlindungan terhadap guru-guru yang sudah mendidik dan menelurkan para pemilik masa depan, karena sejatinya seorang guru seperti lilin, mereka ‘mengkonsumsi’ dirinya sendiri untuk menerangi jalan orang lain," katanya.

Selain itu ironisnya,  jumlah para guru honorer ini malah terus bertambah dan tidak berkurang.

Pertama, terbatasnya pembukaan rekrutmen guru ASN dari pusat. Padahal katanya sekolah-sekolah negeri itu membutuhkan guru ASN untuk mendidik para muridnya.  

Dia membeberkan sampai  2023 Indonesia kekurangan 1,3 juta orang guru ASN di sekolah negeri. 

“Nyatanya pemerintah pusat dan pemerintah daerah baru mampu merekrut 700.000 orang guru ASN, itupun P3K. Berarti kita masih kurang 600.000 lagi. Itu perhitungan di 2020 sekarang sudah 2023 artinya setiap tahun bertambah berkali-kali lipat sedangkan rekrutmen guru ASN masih sedikit,” ungkapnya saat dihubungi awak media,

Lanjut Rahmad mengatakan Dengan dibukanya rekrutmen guru PNS dan P3K akan membantu mengurangi jumlah guru honorer dan meningkatkan kesejahteraan mereka. Jika hal ini tidak segera dilakukan maka sekolah-sekolah akan terus merekrut guru honorer karena sekolah memiliki kebutuhan guru untuk mengajar. 

“Pembelajaran harus tetap dilakukan meskipun gurunya sedikit makanya karena gurunya sedikit dan tidak ada, sekolah merekrut guru honorer dengan kesejahteraan yang minim,” imbuhnya. 

Kendala kedua yakni, belum terpenuhinya tujuan dari rekrutment ASK P3K secara menyeluruh.

Menurutnya, target pada kebijakan tersebut belum mengena ke seluruh guru honorer yang ada. Bahkan katanya, yang diangkat tak hanya guru honorer tetapi guru fresh graduate hingga guru-guru tetap yayasan. 

“Sayangnya rekrutmen guru menjadi ASN P3K itu tidak sesuai  dengan target  pemerintah,” imbuhnya. 

Ia mengatakan hal ini sungguh disayangkan, karena seharusnya guru honorer yang merupakan kelompok dengan kesejahteraan rendah yang dapat menjadi prioritas utama untuk diangkat menjadi ASN P3K.  Namun, ia tetap mengapresiasi Pemerintah dalam upaya mensejahterakan para guru honorer. 

Ketiga, menurutnya kedatangan guru ASN P3K juga mengakibatkan guru-guru honorer di sekolah sebelumnya harus tersingkirkan atau dipecat.

“Mereka dipecat oleh sekolah karena kedatangan guru-guru P3K, sedangkan sekolahnya masih ada guru honorer, ini menjadi ancaman bagi guru honorer," pungkasnya.**