KabarMedan - Di bawah Komando Johan Merdeka Johan Merdeka Ketua Umum DPP Satu Betor Bersilaturahmi Dengan Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka 

"Alhamdulillah, DPP Satu Betor Temu Ramah & Silaturahmi Dengan Wapres," ungkapnya,Kamis (15/5/2025).

Sebelumnya Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming meninjau pemberangkatan jemaah haji di Asrama Haji Medan, Sumatera Utara kemarin (15/5). Dalam kesempatan itu, Gibran menekankan layanan kepada jemaah lansia. Para petugas haji diminta untuk memperhatikan asupan makanan untuk jemaah lansia. 

Didampingi Gubernur Sumut Muhammad Bobby Afif Nasution, Gibran meninjau secara langsung kesiapan fasilitas dan layanan yang diberikan kepada calon jemaah haji sebelum keberangkatan. Pada kesempatan itu, Gibran juga menyapa 359 calon jemaah haji asal Batubara dan Medan yang tergabung dalam Kloter 12.

Di depan jemaah dan petugas, Gibran menegaskan bahwa pemerintah memberikan perhatian penuh terhadap kelancaran penyelenggaraan ibadah haji. "Sebagaimana arahan Presiden Prabowo Subianto dalam berbagai rapat kabinet," kata Gibran. 

Dia mengatakan di setiap rapat ataupun sidang kabinet, Prabowo selalu memerintahkan para menteri atau pembantunya untuk memastikan ibadah haji ini berjalan dengan baik. Dalam kesempatan itu, Gibran juga memberi perhatian khusus kepada jemaah lanjut usia yang turut serta dalam keberangkatan kali ini.

“Tadi saya berjumpa dengan beberapa Bapak, Ibu yang kebetulan usianya di atas delapan puluhan tahun," katanya. Kepada petugas haji, Gibran titip supaya jemaah lansia diberikan pendampingan maksimal. "Saya titip untuk para petugas, pendamping, agar bapak, ibu yang sudah lansia ini diprioritaskan,” sambungnya.

Mantan Walikota Solo itu juga mengingatkan pentingnya kesiapan dan kecepatan para petugas dalam merespons berbagai kebutuhan jemaah. Termasuk apabila ada kondisi khusus yang memerlukan perhatian segera. Jika ada jemaah yang membutuhkan obat, harus segera disediakan. Begitupun ketika membutuhkan makanan khusus, karena menghindari pantangan kesehatan atau alergi, juga harus disiapkan.

Selain meninjau kesiapan di dalam negeri, Gibran juga menyampaikan bahwa pemerintah terus mengupayakan peningkatan kenyamanan jemaah selama di Arab Saudi. Termasuk terkait biaya dan akomodasi. Salah satu inisiatif yang tengah diupayakan adalah pembangunan kampung haji di Arab Saudi. "Kemarin juga ada instruksi untuk segera mendirikan kampung haji di sana (Saudi). Untuk memudahkan Bapak Ibu semua ketika nanti beribadah biar lancar semua dan kembali dalam keadaan sehat,” jelasnya. 

Terpisah, Konjen RI di Jeddah Yusron B Ambary menyampaikan, adanya penangkapan dua orang WNI atas nama TK (51) asal Tasikmalaya dan AAM (48) asal Bandung Barat oleh aparat penegak hukum di Saudi. Keduanya ditangkap oleh Tim Intel Polisi Patroli (Dauriyah) atas tuduhan keterlibatan dalam praktik haji ilegal. TK dan AAM diamankan pada 11 Mei 2025, di apartemen kontrakan mereka di kawasan Syauqiyah, Mekkah. 

Di lokasi penangkapan, pihak berwenang menemukan 23 jemaah asal Malaysia yang menggunakan visa ziarah untuk masuk Saudi dan telah menerima kartu haji Nusuk palsu. Kasus ini pun telah diserahkan ke Polsek Al Ka’kiyah dan dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Mekkah. 

“⁠Kedua WNI saat ini ditahan di Polsek Al Ka’kiyah dan masa penahanan telah diperpanjang guna proses penyidikan lebih lanjut. Sementara ke-23 jamaah asal Malaysia dikeluarkan dari Mekkah,” jelasnya. 

Lebih lanjut, Yusron mengatakan, Tim Pelindungan Jamaah (Linjam) KJRI Jeddah telah memperoleh akses konsuler untuk menemui keduanya. Dalam pertemuan tersebut, TK membantah tuduhan dan mengaku hanya membantu UH, seorang WN Malaysia, yang disebut sebagai koordinator para Jemaah.

“Saudara TK mengaku tidak mengetahui asal-usul kartu Nusuk palsu dan hanya bertugas membantu logistik jemaah. Sementara itu, saudara AAM juga menyatakan hanya membantu mengantar jemaah ke lokasi belanja,” paparnya.

Yusron memastikan KJRI Jeddah akan terus memantau dan mengawal proses hukum kedua WNI tersebut. Namun, pihaknya juga kembali mewanti-wanti seluruh WNI agar tidak terlibat dalam aktivitas apapun terkait haji non-prosedural. WNI juga diminta serta selalu mematuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku di Arab Saudi.**