Kabar Medan - Awaluddin Harahap Sekretaris LSM Pemantau Kinerja Aparatur Negara Indonesia Kota Medan, mengkritik Rumah Sakit Umum (RSU) Haji Medan dari temuan Gubernur Sumut, Bobby Nasution yang menemukan sejumlah obat esensial kosong.

Poin yang dikritik atau disoroti Awal adalah alasan yang dikemukakan Direktur RSU Haji, menyebut obat belum dibayar disebabkan “belum adanya dana”.

Ia menilai alasan itu tidak dapat diterima, dan justru mengindikasikan lemahnya perencanaan serta manajemen keuangan rumah sakit.

“RSU Haji Medan ini milik provinsi dan berstatus Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)," ungjap Awal, Jum'at (11/4/2025).

"Setahu kami, laporan keuangan menunjukkan surplus anggaran pada tahun lalu. Sangat aneh kalau dikatakan tidak ada dana untuk membeli obat yang dibutuhkan pasien,” ucapnya menambahkan.

Awal mempertanyakan, aliran dana surplus tersebut apabila tagihan ke vendor obat justru dibiarkan menunggak.

Temuan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebelumnya bahkan mengungkap RSU Haji Medan memiliki utang obat yang signifikan.

“Laporan BPK mencatat per 31 Desember 2022 terdapat Rp11,17 miliar utang biaya obat yang belum dibayar RS Haji," katanya.

Parahnya lagi, lanjut Meryl, BPK menemukan ketidaksesuaian pencatatan utang antara pihak RS Haji dan vendor (selisih sekitar Rp384 juta) akibat perbedaan waktu pengakuan utang.

Awal juga mengatakan berdasarkan informasi yang dihimpun LSM Penjara Indonesia Kota Medan mengatakan, data audit tersebut menunjukkan ada persoalan serius dalam tata kelola keuangan RSU Haji Medan.

“Jika pada laporan keuangan rumah sakit tampak seolah surplus, tetapi di sisi lain banyak kewajiban tidak terbayar, ini jelas masalah manajemen keuangan yang harus dibenahi,” tuturnya.

Lebih lanjut, Awal juga pernah menemukan ada Pasien Meninggal bernama Muhammad Yunus disuruh pulang padahal masih membutuhkan oksigen dan rumah sakit haji lampunya mati sehingga pasien gerah

"Ada apa dengan RSU Haji yang pelayanannya sangat mengecewakan pasien, kita minta Gubsu Evaluasi seluruh manajemen RSU Haji," katanya.

Berdasarkan data yang di himpun LSM Penjara Indonesia Kota Medanl menyampaikan ada hal yang sama berlaku di tingkat provinsi. APBD Sumut juga mengalokasikan dana besar untuk RS Haji. Pada 2023 saja, 52% dari total anggaran RSU Haji (sekitar Rp179 miliar) berasal dari subsidi APBD Provinsi.

“Jadi, tidak logis jika diklaim kekurangan anggaran. Yang kita lihat di sini kemungkinan adalah masalah tidak optimalnya penggunaan anggaran,” ucapnya.

LSM Penjara Indonesia akan melakukan investigasi mendalami apakah terjadi misalokasi atau kelalaian dalam pengelolaan anggaran di RSU Haji Medan. Jika memang ada surplus di satu pos namun kebutuhan vital seperti obat tidak terpenuhi.

“Jangan sampai uang ada tapi tidak dipakai untuk hal yang seharusnya prioritas, malah masyarakat yang dikorbankan,” tegasnya..

Ia juga mengingatkan, bila alasannya adalah piutang BPJS Kesehatan yang belum dibayar (sehingga kas terbatas), manajemen RSU Haji tetap wajib mencari solusi jangka pendek agar pelayanan tidak terganggu.

“Prinsipnya, pasien tidak boleh menjadi korban dari persoalan administrasi dan cashflow,” pungkasnya.**