Kabar Medan - Pagar Tembok City View ilegal di Sungai Deli masih berdiri kokoh.

Warga mendesak pemerintah segera bertindak konkret, membongkar bangunan tembok Illegal City View di sungai Deli, memulihkan kerusakan ekosistem sungai dan memastikan warga terdampak bangunan tembok Illegal City View Di Sungai di rehabilitasi dan di ganti untung.

“Kondisi ini mengindikasikan lemahnya akuntabilitas dan transparansi pemerintah dalam menangani isu lingkungan dan sosial,” ungkap Rahmad Pasca Sidak Komisi 4 DPRD Medan ke City View di Jalan Adi Sucipto Kelurahan Suka Damai Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan Sumatera Utara 

Rahmad juga menekankan pelibatan masyarakat terhadap setiap pengambilan kebijakan oleh pemangku kepentingan sangat penting. Tujuannya untuk menghindari adanya konflik dan ketidakadilan atas kebijakan yang dilaksanakan.

Selain itu, lanjutnya, pemerintah perlu membuka ruang partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan untuk mencegah konflik dan ketidakadilan di masa depan.

Rahmad menegaskan bahwa kasus ini bukan sekadar persoalan pembongkaran Bangunan Tembok Illegal City View di Sungai Deli.

“Melainkan juga tentang keadilan lingkungan dan sosial bagi masyarakat terdampak, warga terdampak merasa dikhianati oleh klaim pemerintah yang tidak sesuai dengan realitas di lapangan,” tegasnya.

Atas hal ini, Rahmad mendesak adanya audit independen terhadap proses pembongkaran bangunan Tembok Illegal City View di sungai Deli serta transparansi dalam pelaporan hasilnya.

“Pemerintah dan Owner City View harus bertanggung jawab atas warga yang terdampak dan kita  berkomitmen untuk terus mendampingi masyarakat dan mengawal proses ini hingga keadilan benar-benar ditegakkan,” tegas Rahmad.

Komisi 4 DPRD Medan sudah menggelar Rapat Dengar Pendapat dan melakukan Sidak ke Bangunan Tembok City View namun hingga saat ini warga terdampak masih merasakan penderitaan dan bangunan Tembok Illegal City View diatas sungai Deli tanpa penindakan dan tersentuh hukum.**