Kabar Medan - Koalisi Pemerintah Indonesia Raya (Kapir) Minta Gubernur Sumut Copot Kadis Perindag ESDM dan Dirut PDAM Tirtanadi Sumut pada Kamis 13 Maret 2025.

Sekertaris umum Koalisi Pemerhati Indonesia Raya Arsyad Tajung memimpin Aksi menggeruduk PDAM Tirtanadi Sumut,Kantor Gubernur Sumut.

Penetapan Dewan Pengawas PDAM tirtanandi yang di lakukan pada November 2024 Diduga Fiktif pasalnya dilakukan tidak terbuka Boby Nasution Selaku Gubernur Sumut terpilih yang baru 
harapannya mencopot AST karna bertentangan dengan aturan sementara pejabat pusat tidak ada.

APH di minta untuk turun melakukan pemeriksaan terhadap dugaan anggaran fiktif Dewan 
Pengawas PDAM Tirtanadi Sumut Senilai Rp 1,6 Miliar, setiap kegiatan yang dianggarkan harus 
memiliki bukti dari pekerjaan, anggaran Rp 1,6 miliar diduga sengaja disalurkan untuk kepentingan 
pribadi dan berdampak ke keuangan perusahaan.

Bahwa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kembali membuka kasus tahun 2011 yang dilakukan 
Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirtanadi dan telah merugikan keuangan negara sebesar Rp229 juta.

Melalui hasil pemantauan tindak lanjut pemeriksaan BPK per 30 Juni 2023, dibeberkan bahwa 
kerugian itu disebabkan oleh dua perkara, yaitu pengeluaran untuk Dewan Pengawas PDAM  Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara Sebesar Rp161.162.530,00 Tidak Sesuai Ketentuan.

Juga pemberian biaya jasa pembinaan sebesar Rp229.500.000,00 kepada Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, dan Sekretaris Daerah sebagai Pembina KSO PDAM Tirtanadi Sumatera Utara 
Tidak Sesuai Ketentuan.

Warga Terdampak Kesulitan Air Bersih mendukung Aksi Kapir karena sampai saat ini belum bisa mendapatkan air bersih

"Semoga di bawah kepemimpinan Bapak Nasution kami mendapatkan air bersih dan kami mendukung Aksi Kapir copot Dirut PDAM Tirtanadi Pemprovsu," pungkas warga yang tak mau di sebut namanya.**