KabarMedan - Awaluddin Pane Ketua DPW Serikat Buruh Kharisma Sumatera Utara menyoroti adanya anggaran APBD Kota Medan untuk pembelian mobil Dinas untuk Walikota Medan - Operasional senilai Rp 5,6 Miliar dan Empat Mobil Dinas DPRD Medan senilai Rp 4,7 Miliar

"Kebijakan Anggaran Pemko Medan tidak berpihak ke Buruh dan Pekerja Kota Medan, Kok malah ada Anggaran Miliaran Rupiah dari APBD Kota Medan Tahun Anggaran 2025 untuk pembelian Mobil Dinas Baru, tapi Anggaran Bimtek Ketenagakerjaan sudah 5 (lima) tahun tidak di buat dengan alasan tidak ada anggaran," ungkapnya, Minggu (23/2/2025)

Lanjut Awaluddin Pane yang mengatakan Anggaran pembelian Mobil Dinas yang signifilkan  besar ini tentu saja tidak sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat untuk efisiensi anggaran . 

"Di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang masih stagnan ini selayaknya pemko Medan tidak melakukan hal itu, Kebijakan Anggaran yang tidak berpihak kepada Buruh dan Pekerja sangat melukai hati kami," katanya.

Sebelumnya DPRD Medan telah menyiapkan anggaran untuk membeli mobil dinas sebesar Rp 4,7 miliar.  

Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Medan, Ali Sipahutar mengatakan, anggaran Rp 4,7 miliar itu dialokasikan membeli empat unit mobil dinas untuk Ketua dan tiga Wakil Ketua DPRD Medan. 

Pembelian empat mobil tersebut, kata Ali akan dilakukan mulai tahun ini.

"Sudah kita anggarkan untuk pembelian mobil dinas pimpinan sebesar Rp  4,7 miliar. Sebanyak 4 Mobil akan dibeli tahun ini.   Dan akan diberikan untuk ketua dan wakil ketua DPRD Medan," jelasnya, saat dikutip dari Tribun Medan.

Pemkot Medan menganggarkan Rp 5,6 miliar untuk pembelian mobil dinas. Ternyata anggaran itu disiapkan untuk membeli mobil dinas Wali Kota Medan hingga mobil operasional.
Kepala Bagian Umum Setda Medan, Chusnul Fanany Sitorus mengatakan anggaran tersebut untuk pembelian 6 unit mobil. 6 unit itu terdiri dari 2 mobil dinas untuk Wali Kota Medan dan Wakil Wali Kota Medan, 2 unit mobil operasional khusus, dan 2 unit mobil operasional lapangan.

"Jadi itu unitnya 6 itu, operasional khusus, dinas jabatan, sama operasional lapangan," kata Chusnul Fanany di kutip detik.com.

Berdasarkan Informasi yang di himpun awak media Bimtek ketenagakerjaan adalah kegiatan pelatihan atau bimbingan teknis yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dan wawasan di bidang ketenagakerjaan. 

Tujuan Bimtek Ketenagakerjaan 
Meningkatkan kompetensi dan wawasan petugas antar kerja

Memberikan pemahaman kepada calon pencari kerja dan pencari kerja

Memberikan pemahaman kepada peserta terkait aspek-aspek ketenagakerjaan

Memberi pengetahuan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Membantu program pemerintah untuk mensosialisasikan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Materi Bimtek Ketenagakerjaan 
Pemahaman aspek regulasi terkait pelaksanaan hubungan ketenagakerjaan
Korelasi antara peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan masalah ketenagakerjaan yang tengah banyak terjadi.**