Kabar Korupsi - Laporan dugaan penyelewengan pekerjaan beberapa paket proyek di dinas pemerintah kota (pemko) Pekanbaru, Riau terkesan belum ada kabarnya, Ketua Lembaga Independen Pemberantas Pidana Korupsi (LIPPSI), Mattheus  menyayangkan lambannya kinerja Kejaksaan Negeri (Kejari) Pekanbaru. Pasalnya jawaban yang diterima oleh LIPPSI ini masih berputar-putar disekitar "menunggu dan bersabar".

Kataya sih menurut Mattheus, mentoknya laporan ini karena pihak Kejari masih menunggu Laporan Hasil Pemeriksaan dari inspektorat Pekanbaru yang didaulat sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP).

"Menurut pihak Kejari karena begitu aturan yang berlaku, harus melalui APIP dulu, setelah itu akan kita proses," katanya, Minggu (30/6/19). 

Hal ini diungkap Mattheus, sebab laporannya sudah masuk berbulan-bulan hingga silih bergantinya pejabat aparatur hukum di lingkungan Kejaksaan Negeri Pekanbaru.

Sebelumnya telah dikonfirmasi tim media, Pihak Kejaksaan Negeri Pekanbaru mengatakan masih mendalami beberapa kegiatan proyek yang telah di laporkan oleh LIPPSI tersebut.

Beberapa bulan yang lalu pihak Kejaksaan Negeri Pekanbaru sudah menyampaikan laporan LIPPSI kepada Inspektorat kota Pekanbaru agar dapat ditindaklanjuti dengan cara mengaudit sesuai dengan aturan yang berlaku.

"Sesuai aturan pihaknya harus melalui APIP terlebih dahulu dalam hal ini pihak Inspektorat menunggu hasil dari inspektorat karena begitu aturannya harus melalui APIP dulu. Hingga saat ini, dari lima laporan LIPPSI cuma satu yang di balas,” ujar Ferry SH salah satu Tim TP4D Intel Kejaksaan Negeri Pekanbaru.

Di sela-sela pembicaraan Mattheus sempat menyinggung banyaknya Pihak oknum dinas lingkungan Pemko Pekanbaru menjual nama TP4D sebagai "tameng" untuk "juru selamat" proyek yang diduga bermasalah sehingga kurangnya rasa percaya terhadap pihak kejaksaan, "muncul?".

"Kita harap berita ini didengar pihak Kejagung, agar pengawasan di Riau ditingkatkan, apalagi beberapa hari lalu ada oknum kejaksaan yang di OTT KPK," pungkasnya.**Tim