INHU - Plt Sekdakab Indragiri Hulu (Inhu) Riau, gerah. Pasalnya belasan perusahaan yang diundang untuk hadir rapat rencana pembangunan jalan alternatif khusus angkutan over dimension dan over loadaing (ODOL) dikantor Bupati Inhu, Kamis (7/11) memilih mangkir tanpa alasan. 

Kepada Perusahan mangkir rapat, Pemkab Inhu menganggap pengusaha tersebut pembangkang dan lebih baik hengkang. "Perusahan tidak datang dianggap pembangkang negara, perusahan yang ingin membubarkan negara hukum, maka tidak ada gunanya perusahan ada di daerah," tegas Plt Sekdakab, Boyke David Elman Sitinjak. 

Tegas kepada Perusahan pembangkang, katanya, bukan untuk kepentingan peribadi melainkan kepentingan daerah, kepentingan negara dan Masyarakat luas. "Saya tidak pernah takut, siapapun saya hadapi sesuai ketentuan perundangan, maka silahkan kalian chek track record saya, dan semua perusahan pembangkang akan saya laporkan ke Pemerintah Pusat dan Forkopimda," Boyke 'gerah'. 

Dikesempatan serupa, perkebunan kelapa sawit PT Darmex menyampaikan menolak lintasan pembangunan jalan angkutan ODOL diwilayah kebun PT Duta Palma group. "Pimpinan kami belum setuju, karena perusahan sedang dalam proses hukum," sebut Romando, staf legal PT Darmex group. 

Berikut nama-nama perusahan dianggap pembangkang dan akan dilaporkan ke pemerintah pusat. PT FKIE, BBSI, Mega Nusa, Regunas, WSP, PTPN IV, Idri Plant, PKS PT PAS, MAS, SIR, angkutan CPO PT SK, Riau Jatra Arya, Anak  Tani dan PT SSR. 

Sedangkan perusahan dianggap setuju untuk pembangunan jalan khusus angkutan ODOL, antara lain: PT Bukit Asam, PIR, BMS, MASG, Global Energy Lestari, Era Perkasa Mining dan PT Sarana Bangun Sepakat. 

Kata Sekda lagi, untuk efesiensi rapat rencana pembangunan jalan alternatif khusus angkutan ODOL akan dilakukan zoom meeting dua minggu sekali. 

Kelak, pembiayaan pembangunan jalan khusus angkutan ODOL dibebankan proporsional. "Salah satu Bank daerah sudah setuju untuk pembiayaan," ungkap Boyke. 

Sebelumnya Masyarakat bersama F.PAN berharap angkutan ODOL khususnya angkutan Batubara tidak lagi memakai jalan negara, tapi harus pakai jalan alternatif. 

Harapan tersebut ditanggapi positif Pemkab Inhu, lalu difasilitasi. "Kami Masyarakat Inhu siap dukung sikap tegas pemerintah kepada perusahan untuk taat aturan khususnya berlalulintas," sebut wakil ketua Apindo, Seno Harto didampingi pengurus F.PAN, Arifudin Ahalik.