Pelayanan Buruk, GMPC Minta Plt Walikota Medan Copot Lurah Kota Matsum I Fitrah Jose Ritonga
Photo : Kantor Lurah Kota Matsum I Fitrah Jose Ritonga
Kabar Medan - Masyarakat kota matsum 1 kecamatan Medan area keluhkan pelayanan birokrasi di kelurahan tersebut, ini terbukti adanya video viral yang di buat masyarakat terkait kosongnya kantor kelurahan tersebut pada saat jam kerja.
Dalam video tersebut di sebutkan masyarakat tersebut melaporkan pelayanan dengan menyebut nama plt sekda kota Medan Topan Obaja Ginting yang mana sampai dengan pukul 09.30 wib masyarakat yang akan mengurus dokument sama sekali tidak ada satupun pegawai kelurahan yang ada di kantor tersebut, kecuali kepala lingkungan.
Baca Juga :
Hal ini mendapat kecaman dari Presidium Garuda Merah Putih Community Sumatera Utara Dedi Harvisyahari.
"Udah bosan kita liat prilaku pimpinan kelurahan dan ASN yang ada di sana, setiap kali masyarakat mau mengurus sesuatu apakah itu surat menyurat ya begitulah kondisinya" kata Dedi, Selasa (8/10/2024)
"Gak tau kita mau melapor kemana, toh akhirnya beginilah bawahan hasil pilihan walikota Medan, tidak sedikitpun memiliki integritas dan moral dalam menjalankan tugas pokok fungsinya di kelurahan kota matsum 1 ini," ujar Dedi lagi.
Lanjut Dedi, Ini harus mendapat teguran keras dari pimpinannya, karena hari ini apa yang di gembar gemborkan walikota Medan untuk pelayanan yang terbaik bagi ternyata hanya lips service semata , nah kondisinya kan dapat kita saksikan ketika masyarakat membuat visual terhadap pelayanan lurah komat 1 dan stafnya, GMPC Minta Plt Walikota Medan Copot Lurah Kota Matsum I Fitrah Jose Ritonga," katanya
" kata Dedi.
Dan kabar yang saya terima Lurah kota Matsum 1 ini di duga keras ikut intervensi dalam pemilihan KPPS di kelurahannya, dan kalau ini benar maka di harapkan agar Bawaslu turun tangan lah untuk selidiki ini, karena gak ada gawean si Lurah kota Matsum 1 di sana " tegas Dedi .
"Saya harapkan agar masyarakat di kelurahan kota matsum 1 agar terus kritis terkait pelayanan dari Lurah kota Matsum 1 ini, karena masyarakat harus menjadi sosial kontrol terhadap kinerja Aparatur pemerintah yang di anggap lalai dalam menjalankan tugasnya," pungkasnya.**







