INFEST, Kritisi Anggaran APBD Rohil Besar Tetapi Tidak Mampu Mengatasi Banjir
Pekanbaru -- Permasalahan banjir di Bagansiapiapi Ibukota Kota Kabupaten Rokan Hilir tiap musim penghujan tiba masih menjadi dilema bagi masyarakat khususnya. Berulangnya bencana banjir menjadi bukti ketidakmampuan serta kelalaian Pemerintah dalam menjamin integrasi pembangunan.
Baca Juga :
Meski, Persoalan banjir seolah benang kusut yang sulit terurai. Di sisi lain, sebagai Kabupaten dengan APBD tahun 2024 berjumlah 2.9 triliun akan tetapi sampai saat ini belum mampu menanggulangi seutuhnya masalah banjir di Ibukota Rokan Hilir.
Persoalan ini ditanggapi Ketum Lembaga Independen Pembawa Suara Transparansi (INPEST) Ir Ganda Mora SH MSi menilai cara kerja pemimpin Rohil sebelumnya seakan dianggap gagal dan menjadi bukti ketidakmampuan menangani permasalahan banjir di ibukota Kabupaten Rohil .
Baca Juga :
Kita mengangap besarnya Anggaran Belanja Keuangan Daerah Rohil dalam hal ini tidak menjamin pembangunan terlaksana dengan baik dan tidak ada jaminan mensejahterakan masyarakat bila pengelolaan dana tersebut tidak tepat sasaran atau tidak terarah.
Ditambah lagi kurang perhatiannya pemerintah membersihkan sungai -sungai kecil mulai dari daerah bentayan sampai wilayah sinaboi yang sebagian besar mengalami penyempitan akibat sedimentasi lumpur dan sampah. Terkait terjadinya musibah banjir kita sudah lakukan observasi sebelumnya. Bebernya Ganda yang juga aktivitas lingkungan hidup dari Sahabat Alam Rimba (SALAMBA).
Masalahnya, Kalau pemimpin mampu pastinya bisa cepat teratasi tapi jika pemimpin itu tidak mampu maka sulit diatasi salah satunya masalah banjir yang saat ini menjadi dilema masyarakat khususnya di Kecamatan Bangko maupun sekitarnya, Katanya Ganda kepada wartawan, Senin 7 Oktober 2024.
Kita prihatin dengan masyarakat bagansiapiapi, setiap hujan deras datang daerah tersebut tergenang air dan mengakibatkan ekonomi masyarakatnya menjadi lumpuh, padahal anggaran di Kabupaten Rokan Hilir cukup besar, APBD Murni tahun 2024 ditambah APBDP mencapai jumlah 2,9 triliun.
Kemudian ada dana PI sebesar 488 dan Dana DBH Sawit sebesar 39 M, artinya uang banyak tetapi daerah miskin, banyak kumuh tidak terjangkau pembangunan dan fasilitas umum sangat minim, sangat mengherankan daerah kaya tetapi penduduknya miskin ini diduga akibat pemerintah tidak mengelola keuangan dengan baik dan tidak tepat sasaran sebut Ir. Ganda.
Kita juga mengkhawatirkan akibat banjir lebih dari dua hari akan mengakibatkan lingkungan juga akan menjadi tidak baik sebab tercemar oleh sampah kiriman yang mengakibatkan penyakit gatal kulit terhadap masyarakat, selain penyakit akibat lainnya adalah ketersediaan air bersih juga akan terganggu selama banjir dan pasca banjir.
"Jangan momen ini di jadikan bagi - bagi sembako oleh pihak tertentu seakan baik padahal sudah membodohi rakyat". Ungkapnya Ir Ganda .