Kabar Medan - Pemilihan gubernur Sumatera Utara kian memanas. Hasan Basri, calon wakil gubernur pasangan calon gubernur Edy Rahmayadi, tinggalkan lokasi sebelum deklarasi pilkada damai berlangsung.

Edy Rahmayadi dan Hasan Basri Sagala tidak hadir dalam acara Deklarasi Pilkada Damai yang digelar oleh Pemprov Sumut di Grand Mercure Hotel, Kota Medan, pada Rabu (25/9) kemarin.

Dalam momen ini, Hasan sebenarnya sudah hadir dan siap mengikuti acara. Namun ia walk out dari lokasi pada acara yang sedianya dimulai pukul 14.00 WIB itu.

“Kami jam 14.15 WIB sudah hadir, karena sebelum kami hadir, kami sudah turunkan tim juga ke sana untuk mengetahui persis bagaimana kesiapan (acara),” kata Hasan pada Kamis (26/9).

Namun Hasan kecewa. Sebab, sejam berlalu acara tak kunjung dimulai.

"Kami hadir ke sana, ke tempat duduk masing-masing kami tunggu sampai 15.00 WIB belum ada aba-aba acara dimulai,” sambungnya.

Kata Hasan, bahkan Pj Gubernur Sumut Agus Fatoni sebagai penyelenggara acara juga belum hadir saat itu.

“Mohon maaf Pak Pj juga belum datang, sementara kami dengan Ketua KPU Sumut sudah hadir, sudah bincang-bincang, dan juga kalau nggak salah rekan Bawaslu juga sudah hadir,” kata dia.

“Tapi kami lihat 15.03 WIB belum ada acara dimulai tanda-tandanya. Sementara kami ada agenda lain kami nggak mungkin tinggal,” sambungnya.

Untuk itu, Hasan pun walk out dari lokasi.

“Jadi saya kira ke depan yang kita harapkan adalah disiplin waktu, karena kan ini acara kampanye kita sangat sedikit, padat waktu, sempit jadi mohon undangan seperti ini,” kata dia.

“Dan lebih, ini lagi, kan itu semua lembaga hadir, SKPD ya namanya, jadi bukan Pemprov aja. Jadi kita hargai dong lembaga KPU yang hadir, Bawaslu, termasuk SKPD juga hadir, kenapa bisa sampai selama itu,” sambungnya.

Hasan pun memastikan sempat menyaksikan rangkaian pra acara. Namun setelah menunggu, Fatoni belum terlihat hadir.

"Kan kami sempat menyaksikan beberapa lagu, sambutan tarian, itu kami saksikan. Saya kira kalau ada yang nyatakan kami nggak hadir saya kira perlu dilihat jejak digital kami," kata dia.

Bagaimana dengan Edy Rahmayadi yang juga tak hadir?

Hasan bilang, acara tersebut cenderung dadakan. Edy sudah punya agenda lain sebelum menerima undangan.

"Kalau Pak Edy, kan ini undangannya mendadak dan Pak Edy sudah (ada) jadwal agenda lain," tuturnya.

"Jadi beliau sampaikan ke saya untuk hadir jadi saya hadir." tegasnya.
Sementara itu dalam acara ini lawan Edy-Hasan yakni Bobby Nasution-Surya hadir.

Sebelumnya, Bobby dan Edy, yang pernah menjadi Gubernur Sumut, sudah saling sindir saat pengambilan nomor urut di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumut.

Calon gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, menyindir calon petahana, Edy Rahmayadi, soal jalan di Sumatera Utara (Sumut) yang rusak. 

Dalam sambutannya setelah mengambil nomor urut di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumut, Bobby menyebut pembangunan infrastruktur di Sumut tidak merata.

Padahal, Pemprov Sumut menganggarkan proyek tahun jamak untuk pembangunan infrastruktur tersebut sebesar Rp 2,7 triliun. Dia lalu menceritakan kisah dari mulut ke mulut tentang perbedaan jalan di Sumut dengan provinsi tetangga, yaitu Aceh dan Sumatera Barat.

"Kalau sudah kejedut kepala kita, berarti sudah masuk Sumut. Artinya, jalan di Aceh bagus, jalan di Sumatera Barat juga bagus. Begitu masuk Sumut, benjol kepala kita karena infrastruktur di Sumut, mungkin belum merata," kata dia, Senin, 23 September 2024. Soal nomor urut, Bobby kembali menyindir dengan mengatakan nomor dua identik dengan proyek Rp 2,7 triliun yang dijalankan di pemerintahan Edy Rahmayadi.

"Saya sangat setuju kita dapat nomor urut satu, Pak Surya. Karena kalau nomor dua jadi ingat Rp 2,7 triliun. Pembangunan infrastruktur memang perlu biaya, tapi APBD Sumut cukup untuk memperbaikinya. Kalau bisa selesai proyek itu, mungkin agak enak sikit, tapi kalau tak selesai agak berat juga jalanan di Sumut," ujarnya.

Edy Rahmayadi menanggapi pernyataan Bobby dengan santai. Kata dia, jalan yang rusak berada di perbatasan Sumut dan statusnya jalan nasional. Artinya, jalan tersebut tanggung jawab pemerintah pusat, yakni pemerintahan yang dipimpin mertua Bobby Nasution, Presiden Joko Widodo.

"Masalah infrastruktur yang disebut Bobby, itu di perbatasan, jalan nasional. Jalan yang belum diselesaikan Mulyono. Ada jalan yang belum selesai, justru itu kami kembali menjadi gubernur untuk menyelesaikannya," pungkasnya.**