Kabar Medan - Berdasarkan amatan awak media, Di temukan Tempat Pembuangan Sampah (TPS) jadi-jadian atau liar yang berada di jalan Adi Sucipto Kecamatan Medan Polonia Kota Medan.

Tampak sampah menggunung dan kepulan asap diatas Lahan TPS Liar yang tak jauh dari kantor Camat Medan Polonia tersebut

Parahnya lagi, sampah yang menggunung di TPS liar itu sengaja dibakar pengelola atau inisiator dengan tujuan menghabiskannya.

Namun, mereka tidak memikirkan kesehatan warga setempat yang semakin banyak menjadi korban dari aksi pembakaran sampah liar tersebut. Sebab, fenomena itu tidak disertai edukasi dari pihak pemerintah.

Rahmadsyah Aktifis yang tergabung dalam Lembaga Konservasi Lingkungan Hidup (LKLH) sangat menyayangkan adanya TPS Liar yang berada tak jauh dari kantor Camat Medan Polonia tersebut. 

"Hari Otonomi Daerah Ke 28 pada tanggal 24 April 2024 lalu Harusnya kita jadikan momen untuk mewujudkan pembangunan ekonomi hijau dan berkelanjutan serta upaya untuk menjawab tantangan ancaman perubahan Iklim salah satunya tidak memberikan tempat TPS Liar yang melakukan pembakaran sampah di Wilayah Kecamatan Medan Polonia," ungkapnya, Minggu (28/4/2024)

Lanjut Rahmad mengatakan bahwa dirinya berharap Pemko Medan melakukan penyegelan terhadap TPS Liar tersebut 

"Demi mewujudkan pembangunan ekonomi hijau dan berkelanjutan kita berharap TPS Liar tersebut di segel oleh Pemko Medan," katanya.

Sebelumnya Kepala Staf Kepresidenan, Jenderal TNI (Purn) Moeldoko, bersama Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, menghadiri peringatan Hari Otonomi Daerah (Otoda) ke – 28, di Balai Kota Surabaya, Kamis (25/4). Hari Otoda tahun ini mengusung tema “Otonomi Daerah Berkelanjutan Menuju Ekonomi Hijau dan Lingkungan yang Sehat”.

Moeldoko menilai tema Otoda 2024 membawa semangat bagi pemerintah termasuk pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya alam dan lingkungan hidup secara berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan komitmen Indonesia mewujudkan pembangunan ekonomi hijau dan berkelanjutan, serta upaya untuk menjawab tantangan ancaman perubahan iklim.

“Semangat ini harus dikuatkan oleh para kepala daerah untuk melakukan transformasi pemikiran baru menuju pada green economy dan lingkungan yang sehat karena ancaman perubahan iklim sungguh nyata. Dan sekarang saatnya daerah ambil peran,” kata Moeldoko usai mengikuti upacara peringatan Hari Otoda.

Moeldoko juga menegaskan pelaksanaan Otoda harus didorong untuk mengambil peran aktif dalam mengimplementasikan kebijakan dan program yang mendukung ekonomi hijau dan pelestarian lingkungan. Ia mencontohkan pengembangan energi terbarukan dan efisiensi energi, penggunaan transportasi ramah lingkungan dengan pengembangan ekosistem kendaraan listrik, serta pengelolaan sampah secara berkelanjutan.

"Otonomi daerah diharapkan dapat berkontribusi mewujudkan pembangunan berkelanjutan, yakni menyeimbangkan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan untuk generasi mendatang sesuai dengan visi Presiden Jokowi Indoesia Emas 2045,” tegasnya.

Untuk diketahui, peringatan Hari Otonomi Daerah ditetapkan dalam Keputusan Presiden No 11/1996 tentang Hari Otonomi Daerah jatuh pada tanggal 25 April. Peringatan Hari Otoda diharapkan menjadi momentum untuk melakukan evaluasi dan koreksi tentang pelaksanaan Otoda.

Otoda merupakan hak dan wewenang daerah untuk otonomi mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan pemerintahan setempat dalam sistem pemerintahan Indonesia, sebagaimana diamanakan dalam Undang-Undang No 23/2014 tentang Pemerintah Daerah.

Pada peringatan Hari Otoda tahun juga dilakukan penganugerahan tanda kehormatan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha kepada kepala daerah yang dinilai berprestasi kinerja sangat tinggi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Diantaranya, Gubernur Jawa Timur 2019-2024, Khofifah Indar Parawansa, Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, Bupati Kulon Progo 2017-2022, Sutedjo, Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandini Azwar Anas, Bupati Badung 2018-2023, I Nyoman Giri Prasta, dan Wali Kota Meda, M. Bobby Afif Nasution.**