Kabar Pekanbaru  - Ketua Umum Pemuda Tri Karya (PETIR) Jackson Sihombing, beberapa minggu terakhir merasakan kekesalan warga, walau perekonomian masyarakat Riau selama beberapa tahun ini dilanda krisis ekonomi global dan harga inflasi terus meningkat, namun bagi Pemprov Riau seakan tidak mengerti dengan kondisi tersebut.

Sebagai bukti jelas Jack, pada tahun 2024 ini saja Pemprov Riau kembali menganggarkan pengadaan mobil dinas (Mobnas) sebesar Rp. 15.016.028.796, dan pada tahun 2023 sudah melakukan hal yang sama dengan menguras APBD Riau T.A 2023 sebesar Rp. 19.818.000.000.

"Pembelian mobil dinas itu, tidak terlepas dari peran pejabat petinggi Pemprov Riau. Karena, sehari sebelum SF Haryanto dilantik jadi Penjabat (Pj) Gubernur Riau, Pemprov Riau telah membelinya dari pihak ketiga alias rekanan," kata Jack di bilangan jalan Durian, Kota Pekanbaru, pada Kamis (28/3/24).

Keresahan masyarakat ini disampaikan Jack dan membeberkan, apa saja jenis mobil dinas yang diberikan Pemprov Riau tahun 2024 ini, “yakni Kendaraan Sport Utility Vehicle (SUV) Diesel, 4x2, 2800 cc, Kendaraan Sport Utility Vehicle (SUV) Diesel, 4x4, 2800 cc, Electric Golf Car Buggy 4 Seat, Electric Golf Car Buggy 6 Seat dan Electric Golf Car Buggy 8 Seat, yang dipergunakan biasanya untuk para orang kaya.

"Sampai saat akhir Maret ini, uang yang telah digelontorkan untuk kendaraan tersebut, sebanyak Rp.7 miliar lebih yang dibeli dari PT Agung Automall," ungkap Jack. 

Jackson Sihombing merinci “tanggal 1 Februari 2024 Pemprov Riua melalui biro umum Setdaprov Riau telah membeli 3 Unit mobil Zenix 2.0 G HV CVT dengan harga per unit 474,800,000 dengan total Rp. 1,424,400,000 dan 6 unit Avanza 1.5 G CVT dengan harga Rp. 292,100,000 dengan total Rp. 1,752,600,000.

“Kemudian pada tanggal 28 Februari 2024, juga 2 unit Fortuner 2.8 VRZ 4x4 AT GR Sport 2 tone senilai Rp. 802,900,000 per unit dengan total Rp. 1,605,800,000 dan 2 Unit Fortuner 2.8 VRZ 4x4 AT GR Sport  senilai Rp.793,400,000 per unit dengan total Rp. 1,586,800,000,” katanya. 

Selanjutnya ulas Jack, “pada hari yang sama, Biro Umum Setdaprov Riau juga membeli 1 Unit mobil mewah jenis Fortuner 2.8 VRZ 4X2 A/T GR SPORT dengan harga Rp.635,600,000 per unit”.

“Sehingga total belanja Sekretariat Daerah untuk kendaraan dinas sebesar sampai Maret 2024 sebesar Rp.7.005.200.000,” katanya,

Diketahui sebut Jack, pada tahun 2023 Sekretariat Provinsi Riau juga menganggarkan dana untuk kendaraan dinas yang menelan anggaran sebesar Rp. 19,8 Miliar lebih. 

“Adapun jenis yang dianggarkan berupa 3 unit Fortune 2.8 VRZ 4X4 A/T GR Sport  senilai Rp706,000,000 per unit dengan total Rp. 2,118,000,000. Kemudian, 1 unit Land Cruiser 300 GR-S 4x4 A/T dengan harga Rp. 2,455,300,000 dan 1 unit mobil Toyota Hilux Double Cabin 2.4 V (4x4) DSL A/T (EURO 4) dengan harga Rp. 517,000,000 dan 8 unit toyota BZ4X A/T senilai Rp.1,245,000,000 per unit dengan total Rp. 9.960.000.000. "Pembelian mobil itu, dilakukan pada tanggal 2 Maret 2023 lalu," ungkap Jackson. 

Selanjutnya pada tahun yang sama lanjut Jackson, tepatnya pada tangga 20 Mei 2023 lalu, biro umum setdaprov riau membeli 1 (satu) unit Land Cruiser 300 GR-S 4x4 A/T Dengan harga Rp. 2,455,300,000.

"Begitu juga pada 22 September 2023, Biro Umum Setdaprov Riau juga membeli mobil mewah 1 unit Toyota Hilux Double Cabin 2.4 V (4x4) DSL A/T (EURO 4) dengan harga Rp.517,000,000, 1 unit Hilux Double Cabin 2.4 G (4X4) DSL M/T (EURO 4) dengan harga Rp.468,200,000.

Selain itu, pada hari yang sama Setdaprov Riau juga membeli dua unit mobil mewah jenis 1 unit Fortuner 2.8 VRZ 4X2 A/T GR SPORT dengan harga Rp.620,300,000 dan 1 unit Fortuner 2.8 VRZ 4X4 A/T GR SPORT dengan harga Rp.706,900,000. Sehingga total belanja kendaraan dinas Sekretariat Daerah Provinsi Riau pada T.A 2023 sebesar Rp.19.818.000.000. 

"Jika ditotalkan dalam dua tahun ini saja yakni tahun anggaran 2023 Rp 19.818.000.000 dan 2024 Rp. 15.016.028.796, pemprov riau telah menguras APBD Riau sebesar Rp.34,834. 28.796," ungkap Jackson Sihombing.

Pungkas Jack, pembelian mobil dinas jenis Fortuner dan mobil golf itu, dinilai telah menghamburkan keuangan negara, hanya untuk kepentingan yang belum layak dilakukan disaat masyarakat membutuhkan perbaikan jalan, pengendalian banjir, kebakaran lahan dan hutan serta pemulihan ekonomi masyarakat menengah kebawah di provinsi Riau.**